Page 49 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960
P. 49
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Pemerintah Inggris (Straits Settlement) di pihak lainnya, telah membuat
berbagai kesepakatan, antara lain:
a. Persetujuan tentang penyerahan para penjahat
b. Persetujuan-persetujuan tentang perlakuan yang sama dengan
kapal-kapalnya sendiri terhadap kapal-kapal yang memakai
bendera pihak pertama oleh pihak kedua dan sebaliknya.
Setelah penyerahan kedaulatan sesuai ketetapan KMB, maka
dua hal tersebut di atas, berlangsung terus, yang dalam realitanya
kedudukan Pemerintah Hindia Belanda telah digantikan oleh
Pemerintah RIS. Karena itu jika Pemerintah Inggris tidak menyerahkan
Westerling, maka dapat ditafsirkan bahwa Inggris tidak memakai
persetujuan yang dimaksud pada huruf “a” di atas. Jika benar terjadi,
beranikah Pemerintah RIS membatalkan pula semua persetujuan
dengan pemerintah Inggris yang disebutkan dalam huruf “b” di atas?
Pertanyaan senada dengan Lobo, juga diajukan oleh anggota
Dewan lainnya, yakni Djaswadi Suprapto. Jika pertanyaan Lobo
menyangkut sikap Inggris, Djaswadi terkait kemungkinan jika
Pemerintah Belanda menolak menyerahkan Westerling. Tindakan apa
yang akan diambil Pemerintah terhadap Belanda.
Sebagai jawabannya, Perdana Menteri mengatakan bahwa
sebaiknya jangan terlalu terburu-buru mengambil satu keputusan,
Setelah penyerahan karena baik Inggris maupun Belanda belum menentukan sikap.
kedaulatan sesuai Karena itu lebih baik kita menunggu sampai mereka mengambil sikap
dan keputusan. Berdasarkan keputusannya itulah nanti kita akan
ketetapan KMB, maka mengambil satu sikap dan keputusan.
dua hal tersebut di Jawaban politis yang disampaikan Hatta selaku Perdana
atas, berlangsung Menteri RIS kepada majelis DPR-RIS, tiada lain dalam rangka mencari
terus, yang dalam penyelesaian baik dalam menyelesaikan permasalahan politis yang
berkembang pada tahun awal berjalannya negara serikat tersebut.
realitanya kedudukan Hatta pada dasarnya sudah menerima laporan dari para penyidik,
Pemerintah Hindia bahwa dalam kasus APRA itu justru tokoh utama yang terlibat secara
Belanda telah langsung dalam aksi-aksi bersenjatanya itu adalah Sulta Hamid dari
digantikan oleh Negara Kalimantan Timur yang pada waktu itu masih menjabat sebagai
Menteri Negara dalam Kabinet RIS. Berdasarkan bukti-bukti yang ada,
Pemerintah RIS. akhirnya pada 4 April 1950 dia ditangkap.
dpr.go.id 44
02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 44 11/19/19 10:01 AM
