Page 48 - BUKU DUA - UPAYA MENYATUKAN KEMBALI REPUBLIK INDONESIA 1950-1960

DPR RIS D ALAM UPAYA
MEMB ANGUN NEGAR A FEDER AL

Selain itu Pemerintah RIS juga menangkap dan menahan
beberapa tokoh politik nasional yang diduga terkait dengan APRA. Para
tokoh politik itu antara lain: Abikusno (Penasihat urusan umum pada
Kementrian Kemakmuran RIS), Anwar Tjokroaminoto (PM Pasundan)
dan Chaerul Saleh (Pemimpin Lasykar Rakyat). Penangkapan atas ketiga
tokoh itu menimbulkan pertanyaan masyarakat termasuk dari kalangan
DPR. Karena itu pada rapat pleno ke-18, 11 Maret 1950 bersama Menteri
Pertahanan, salah satu anggota DPRRIS, Amelz menanyakan apa alasan
penangkapan tersebut kepada Menteri Pertahanan. 49
Meskipun aksi APRA sudah berhasil diatasi oleh Pemerintah
RIS, namun mengenai latar belakang munculnya peristiwa itu
masih menyisakan pertanyaan di kalangan masyarakat seperti yang
ditanyakan oleh Basri salah satu anggota DPR pada rapat Pleno ke-18, 11
Maret 1950. Ia mempertanyakan apakah Pemerintah sudah mengetahui
kemungkinan adanya “political background” peristiwa APRA?
Sebagai jawabannya, Perdana Menteri Hatta mengatakan
bahwa kita tidak perlu memperhatikan “political background”-nya.
Karena yang penting bagi Indonesia adalah menuntut Westerling
sebagai penjahat kriminal biasa, yang melakukan kejahatanan sejahat-
jahatnya, yang membunuh berpuluh-puluh orang di tengah jalan,
yang bersekutu dengan rampok-rampok. Kita akan menuntut kepada
pemerintah Inggris agar Westerling diserahkan kepada Indonesia

Sebagai jawabannya, sebagai kriminal biasa saja. Memang ada golongan yang menghendaki
Perdana Menteri agar Westerling dianggap sebagai pelarian politik, sehingga larinya
dia ke Singapura dipandang pula sebagai pelarian politik. Sebagai
Hatta mengatakan konsekuensinya Pemerintah Inggris tidak dapat menyerahkannya
bahwa kita tidak kepada pihak Indonesia. Karena itu Westerling tidak dapat dipandang

perlu memperhatikan sebagai politikus, tapi mungkin saja di belakangnya ada gerakan
“political yang menjadikannya sebagai pion untuk melakukan sesuatu yang
berlandaskan politik. Jadi yang akan dikemukakan oleh Pemerintah
background”-nya. Inggris yaitu bahwa Indonesia akan mengadilinya sebagai orang yang
melakukan tindak kriminal.
Sementara itu anggota Dewan yang lainnya seperti I.R. Lobo,
mempertanyakan tindakan apa yang akan dilakukan Pemerintah RIS
seandainya Pemerintah Inggris di Singapura tidak mau menyerahkan
Westerling. Pertanyaan anggota Dewan ini bertolak dari suatu
kenyataan bahwa sebelum terjadi penyerahan kedaulatan kepada
RIS, antara pemerintah Hindia Belanda/Belanda di satu pihak dan
49 Dewan Perwakilan Rakjat RIS Tahun Sidang 1950: Pertanjaan Anggota dan Djawaban Pemerintah.
Jilid I. Jakarta: Sekretariat DRPRIS, h. 41-42.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 43
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

02 B BUKU 100 DPR BAB 2 CETAK.indd 43 11/19/19 10:01 AM