Page 128 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 128

JUNGKIR BALIK  BAB VI
                                                                    EKONOMI POLITIK




                                                 (1)


                               PEMERINTAH HARUS KEJAR
                               WAJIB PAJAK KELAS KAKAP


               B           ARU-baru ini, data dari firma hukum yang berbasis di Panama,



                           Mossack Fonseca, yang memiliki cabang di lebih dari 35 negara,
                           dibocorkan oleh sebuah sumber anonim. Bocoran dokumen
                           itu diberikan ke surat kabar Jerman,  Suddeutsche Zeitung.
                           Data itu berisi dokumen investasi dari tahun 1970 hingga 2015.
                 Sejumlah nama-nama terkemuka, baik pengusaha maupun politisi, masuk
                 dalam daftar klien firma di negeri suaka pajak (tax haven) itu.
                      Sesudah krisis finansial 2008, pemimpin negara-negara G-20
                 berusaha untuk menutup defisit fiskal akibat krisis. Untuk menutup defisit
                 itu, mereka berusaha untuk memaksimalkan pajak, termasuk dengan
                 mengejar kekayaan warganya yang disembunyikan di luar negeri.
                      Jadi, terbongkarnya, atau sengaja dibongkarnya dokumen “Panama
                 Papers”, saya kira bisa dibaca sebagai bagian dari agenda itu. Dari sisi pajak,



                                      PANAMA PAPERS

                                 DAN RUU TAX AMNESTY

                     Februari 2014, anggota  G-20  dan  OECD  menyetujui  Common
                     Reporting Standard (CRS) yang dirilis oleh OECD sebagai
                     instrumen pertukaran informasi perbankan  secara otomatis.
                     Langkah  ini  dilanjutkan  dengan  komitmen  berupa  penyusunan
                     kerangka   waktu    untuk   mengimplementasikan      standar
                     pertukaran  informasi perbankan  secara otomatis di  negaranya
                     masing-masing. Sampai akhir Oktober ini, terdapat 56 negara
                     berkomitmen  untuk  melaksanakan  pertukaran  informasi  pada
                     2017, dan 40 negara lainnya, termasuk Indonesia, pada 2018.






                                                                  CATATAN-CATATAN KRITIS  121
                                                                         DARI SENAYAN
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133