Page 133 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 133

Dr. Fadli Zon, M.Sc







                   Realisasi penerimaan pajak per April 2016  hanya sebesar Rp 272
                   triliun,  atau  hanya  20  persen  dari  target  senilai  Rp1.360  triliun.
                   Padahal akhir april 2015 mencapai sebesar Rp307 triliun.
                   Kendati  penerimaan  seret, pemerintah  terus  memacu  belanja,
                   terutama belanja infrastruktur yang tahun ini dianggarkan sebesar
                   Rp 313,5  triliun. Dampaknya, hingga akhir April 2016, defisit anggaran
                   sudah mencapai Rp 167,6 triliun atau 61,3 persen dari target defisit
                   2016 sebesar Rp 273,2 triliun. Tahun lalu, pada periode yang sama,
                   defisit baru mencapai 31 persen dari target.


                      Dalam kondisi darurat pemerintah sebenarnya memiliki beberapa
                 opsi untuk menyiasati defisit anggaran. Pertama, adalah menekan
                 realiasasi anggaran. Jadi, bukan mengubah APBN-P, tapi menekan realisasi
                 anggaran pada pos-pos yang masih bisa dilakukan penghematan. Inipun
                 dengan catatan bahwa pos-pos yang dikurangi penyerapannya itu bukan
                 pos-pos belanja vital, seperti belanja pendidikan atau kesehatan.
                      Opsi kedua dan ketiga adalah opsi yang sebaiknya diabaikan,
                 yaitu pemerintah bisa saja menerbitkan Perppu untuk merevisi batas
                 maksimum defisit anggaran di atas tiga persen, atau menambah utang
                 untuk menutupi defisit yang terus membesar tadi. Tapi sebaiknya dua opsi
                 ini diabaikan, karena bisa menimbulkan moral hazard. Selama ini setiap
                 kali  kita tersandung  masalah,  solusinya  selalu  saja  mengubah  undang-
                 undang, atau jika terkait anggaran selalu dengan menambah utang. Itu
                 tradisi pengelolaan pemerintahan yang buruk. Makanya, dua opsi terakhir
                 ini sebaiknya tidak kita pilih.



                                       5 SIKLUS APBN

                   Ketidakmatangan  pemerintah  dalam menyusun  anggaran  perlu
                   diberi catatan, mengingat dari 5 tahapan pokok dalam penyusunan
                   APBN, 3 tahap di antaranya memang sepenuhnya dilakukan oleh
                   pemerintah sendiri.






                126 KATA FADLI
   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138