Page 136 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 136

(3)

                             DAYA BELI MASYARAKAT TURUN
                             AKIBAT PENCABUTAN SUBSIDI


                A            WAL tahun 2017 masyarakat kembali mendapat kado pahit



                             dari pemerintah. Pencabutan subsidi listrik terhadap 18,7 juta
                             pelanggan rumah tangga golongan 900 VA, serta kenaikan
                             tarif pengurusan berkas-berkas kendaraan bermotor yang
                             mencapai ratusan persen, bakal menjadi tambahan beban
                 masyarakat di tahun 2017. Berbagai kenaikan itu merupakan bukti jika
                 pemerintah lebih suka mengorbankan masyarakat demi menyelamatkan
                 kepentingannya sendiri.
                      Dalam dua tahun terakhir pemerintah terus-menerus menaikan tarif
                 listrik tiap memasuki awal tahun. Akhir tahun 2015, misalnya, pemerintah
                 memaksa para pelanggan rumah tangga golongan 900 VA untuk pindah
                 menjadi golongan 1300 VA. Kini, giliran tarif golongan 900 VA mau
                 dinaikkan juga, tak tanggung-tanggung, hingga 123 persen, atau lebih dari
                 dua kali lipat. Meskipun dilakukan secara bertahap hingga Mei 2017 nanti,
                 kenaikan itu akan makin menekan daya beli masyarakat.
                      Begitu juga dengan kenaikan tarif jasa penerbitan surat-surat
                 kendaraan bermotor yang kenaikannya berkisar antara 100 persen hingga
                 233 persen, atau lebih dari dua hingga tiga kali lipat. Itu angka kenaikan
                 yang fantastis. Saya khawatir pemerintah melihat soal-soal tadi hanya
                 dari sisi penerimaan negara semata, tidak memperhitungkan dampak
                 ekonominya bagi kehidupan masyarakat.
                      Kita paham jika realisasi pendapatan negara terus-menerus turun.
                 Kalau kita lihat, realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan
                 hanya Rp1.283,6 triliun pada 2016, atau sekitar 83,4 persen dari target
                 APBN-P 2016. Meski persentasenya lebih besar dari realisasi penerimaan
                 perpajakan pada 2015, yang mencapai 81,5 persen, namun jangan lupa,
                 realisasi itu disokong oleh kebijakan extraordinary bernama tax amnesty.




                                                                  CATATAN-CATATAN KRITIS  129
                                                                         DARI SENAYAN
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141