Page 140 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

JUNGKIR BALIK BAB VI
EKONOMI POLITIK

diterbitkan UU No. 1/2014 tentang Perubahan atas UU No. 27/2007. Jadi,
rencana pemerintah memberikan hak pengelolaan pulau kepada asing,
bahkan mengiming-imingi mereka untuk memberikan nama segala, bisa
menabrak undang-undang.
Apalagi, karena kita merupakan negara maritim, pemanfaatan pulau-
pulau kecil harus memperhatikan fungsi pertahanan, keamanan, dan
kedaulatan negara Republik Indonesia. Bahkan, untuk pulau-pulau kecil
terluar, sesuai PP No. 62/2010 disebut jika pemanfaatan pulau-pulau kecil
terluar hanya bisa dilakukan untuk tiga kepentingan, yaitu pertahanan dan
keamanan, kesejahteraan masyarakat, serta pelestarian lingkungan.
Itu sebabnya pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di
sekitarnya, sesuai undang-undang, hanya bisa diberikan kepada orang
perseorangan warga negara Indonesia (WNI), badan hukum yang didirikan
berdasarkan hukum Indonesia, atau masyarakat adat.
Memang, undang-undang juga membuka kemungkinan
pemanfaatan bagi orang asing, tapi klausul itu, kalau kita membaca lagi
undang-undangnya, tidak sinkron dengan pasal-pasal lainnya, dan hingga
kini aturan turunannya juga tak pernah jelas. Jadi, pasal itu harusnya
dianggap sebagai kelemahan yang perlu segera direvisi, dan bukannya
malah dieksploitasi oleh pemerintah.

Lagi pula, pemanfaatan oleh orang asing secara perorangan adalah
hal yang aneh. Negara-negara seperti Jepang, Cina, atau Denmark,
misalnya, juga tak pernah mengizinkan investor asing mengelola pulau
mereka. Kalaupun investor asing diberi ruang, izin itu seharusnya hanya
boleh diberikan kepada badan hukum, jadi bukan diberikan kepada orang
asing secara perseorangan. Itupun, dengan catatan, tak boleh bersifat
ekslusif, di mana satu investor diizinkan menguasai satu pulau. Itu bisa
menutup akses dan hak masyarakat kita. Jangan sampai masyarakat kita
jadi dirugikan, terutama masyarakat adat yang ada di sekitar pulau.
Pulau-pulau yang belum bernama, seharusnya digunakan pemerintah
untuk memperkuat identitas keindonesiaan, dengan memberikan nama-
nama seperti pahlawan nasional, tokoh seniman budayawan, tokoh
olahraga dan atau nama-nama yang historis sesuai wilayah.
Jadi, kita harus segera mengubah undang-undang tentang

CATATAN-CATATAN KRITIS 133
DARI SENAYAN