Page 142 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

JUNGKIR BALIK BAB VI
EKONOMI POLITIK

(5)

PENGAWASAN DPR
ATAS KEMENTERIAN BUMN
INGIN DIGUNTING

L ANGKAH pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah No.

44/2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal
Negara pada BUMN, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah No. 72/2016 yang dirilis persis pada penghujung
tahun 2016 kemarin menurut saya berbahaya.
PP No. 72/2016, yang melonggarkan tata cara penyertaan modal
negara dan pengalihan kekayaan negara pada BUMN dengan tanpa
harus melalui persetujuan DPR, jelas bermasalah. Aturan itu bahkan bisa
mengarah kepada pelanggaran konstitusi yang serius. Sebab, semua hal
yang terkait dengan masalah keuangan dan kekayaan negara merupakan
obyek APBN, yang pembahasannya, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23,
harus dibahas dan disetujui oleh DPR.

Sebagai obyek APBN, maka setiap bentuk pengambilalihan atau
perubahan status kepemilikan saham yang termasuk kekayaan negara
haruslah sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan DPR. Itu juga
merupakan ketentuan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, dan
UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pemerintah tidak bisa
seenaknya merusak mekanisme ketatanegaraan dengan menyusun aturan
yang bertentangan dengan undang-undang, dan bahkan konstitusi.
Dalam catatan saya, PP No. 72/2016 merupakan upaya lanjutan untuk
menggunting pengawasan DPR terhadap BUMN, di mana upaya-upaya
awalnya sudah lama dilakukan pemerintah. Untuk membiayai program
infrastruktur, misalnya, pemerintah yang sedang tidak punya uang telah
mendorong BUMN untuk membuat utang utang sendiri, seperti yang
dilakukan sejak 2015 lalu.
Apa yang dilakukan pemerintah terhadap BUMN dalam kaitannya

CATATAN-CATATAN KRITIS 135
DARI SENAYAN