Page 143 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

dengan proyek pembangunan infrastruktur ini bisa dianggap sebagai
bentuk fait accompli terhadap pengawasan DPR. Sebab, di atas kertas
setiap utang luar negeri pemerintah seharusnya melalui persetujuan
DPR. Namun, dengan melempar utang itu ke BUMN, dengan menjadikan
seolah berbagai proyek pembangunan infrastruktur adalah proyek B
to B dari BUMN, maka persetujuan DPR itu seolah tidak lagi diperlukan.
Kini, pengguntingan peran DPR itu ingin dilakukan juga dalam kaitannya
dengan pengalihan kekayaan negara. Pemerintah seolah ingin berjalan
tanpa kontrol. Ini berbahaya sekali.

MASALAH YANG DIKANDUNG PP NO. 72/2016

Modal negara pada BUMN merupakan bagian dari kekayaan
negara yang yang harus dipertanggungjawabkan pengelolaannya.
Pengaturannya selama ini mengacu pada UU No. 19/2003 tentang
BUMN dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

PP No. 72/2016 dengan demikian berpotensi melanggar UU No.
19/2003 tentang BUMN, UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara,
dan UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Aturan itu bahkan bisa mengarah kepada pelanggaran konstitusi
yang serius. Sebab, semua hal yang terkait dengan masalah
keuangan dan kekayaan negara merupakan obyek APBN, yang
pembahasannya, sesuai dengan UUD 1945 Pasal 23, harus dibahas
dan disetujui oleh DPR.

Sebagai obyek APBN, maka setiap bentuk pengambilalihan atau
perubahan status kepemilikan saham yang termasuk kekayaan
negara haruslah sepengetahuan dan mendapatkan persetujuan
DPR.

Saya masih melakukan kajian, tapi penerbitan PP No. 72/2016 ini
menurut saya ada kaitannya dengan rencana Kementerian BUMN yang

136 KATA FADLI