Page 139 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

(4)

PENAMAAN PULAU
TAK BOLEH DISERAHKAN
PADA INVESTOR ASING

R ENCANA pemerintah untuk menyerahkan pengelolaan

dan penamaan ribuan pulau kecil tak bernama yang ada di
Indonesia kepada pihak asing harus kita kritik. Sesudah isu
gelombang tenaga kerja asing menjadi sorotan publik dalam
dua tahun terakhir, seharusnya pemerintah memperbaiki
cara komunikasi dalam menyampaikan kebijakan. Saya menilai, di luar
soal substansi, cara pemerintah mengutarakan rencana tersebut telah
mengabaikan harga diri kita sebagai bangsa.
Secara substantif, kita memang terbuka terhadap investasi asing
di berbagai sektor yang diizinkan oleh undang-undang, termasuk sektor
pariwisata. Namun, menyerahkan pemberian nama-nama pulau kepada
pihak asing sebagai bagian dari iming-iming investasi bukanlah hal yang
bijak. Bayangkan kalau pulau itu dinamakan nama-nama yang tak pantas
seperti pulau Hitler atau pulau Escobar.
Lagi pula, kalau kita baca UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, kita tak mengenal hak pengelolaan
pulau. UU itu hanya mengenal Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3),
yaitu hak pengelolaan atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir
untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha yang berkaitan dengan
pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, baik yang berada
di atas permukaan laut maupun permukaan dasar laut.
Masalahnya, hak itupun sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi
pada tahun 2010, melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010. Jadi, HP-3
dianggap oleh MK sebagai bertentangan dengan konstitusi, karena
mekanisme HP-3 dinilai telah mengurangi hak penguasaan negara atas
pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Itu sebabnya kemudian

132 KATA FADLI