Page 134 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

JUNGKIR BALIK BAB VI
EKONOMI POLITIK

1 Perencanaan dan Tahapan ini dilakukan pada tahun sebe-
Penganggaran APBN lum anggaran dilaksanakan (APBN t-1).
(Pemerintah) Misal, untuk APBN 2017, maka perenca-
naan dilakukan pada tahun 2016, yang
meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan
dan penganggaran.

Kegiatan penetapan/persetujuan APBN
2 Penetapan/ dilakukan pada APBN t-1, sekitar bulan
Persetujuan APBN Oktober-Desember. Berdasarkan per-
(DPR & Pemerintah) setujuan DPR, Rancangan UU APBN
ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan
UU APBN ini diikuti dengan penetapan
Keppres mengenai rincian APBN sebagai
lampiran UU APBN dimaksud.

3 Pelaporan dan Kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan
Pencatatan APBN mulai 1 Januari—31 Desember pada
(Pemerintah) tahun berjalan (APBN t). Kegiatan
pelaksanaan APBN dilakukan oleh
pemerintah dalam hal ini kementerian/
lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) berdasarkan Keppres mengenai
rincian APBN dan menyampaikannya ke
Kementerian Keuangan untuk disahkan.

4 Pelaksanaan APBN Tahap pelaporan dan pencatatan APBN
(Pemerintah) dilaksanakan bersamaan dengan tahap
pelaksanaan APBN.

5 Pemeriksaan dan Pemeriksaan dilaksanakan setelah tahap
Pertanggung- pelaksanaan berakhir (APBN t+1), sekitar
jawaban APBN bulan Januari-Juli tahun berikutnya.
(BPK) Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK).
Presiden menyampaikan rancangan
undang-undang tentang pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBN kepada DPR
berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa BPK, selambat- lambatnya 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir.

CATATAN-CATATAN KRITIS 127
DARI SENAYAN