Page 131 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 131
Dr. Fadli Zon, M.Sc
(2)
PEMERINTAH TIDAK BISA
SEENAKNYA MENGUBAH APBN-P
L ANGKAH Menteri Keuangan yang baru, Sri Mulyani, untuk
mengotak-atik APBN-P 2016 yang kemudian jadi perdebatan sejak
akhir pekan lalu, menurut saya perlu dikoreksi. Pemerintah tidak
bisa seenaknya mengubah APBN-P yang telah ditetapkan menjadi
undang-undang tanpa berkonsultasi dengan DPR terlebih dahulu.
APBN-P itu undang-undang, jadi pelaksanaannya tidak bisa diubah-ubah
begitu saja di tengah jalan. Apalagi baru ditetapkan satu bulan lalu.
Meskipun demikian, bukan berarti pemerintah jadi tidak memiliki
ruang untuk menyiasati perkembangan perekonomian yang tidak sesuai
asumsi. Masalahnya, jika ingin mengubah APBN-P tentu harus melibatkan
DPR, sebab ini merupakan undang-undang. Kecuali, yang dilakukan
oleh pemerintah hanyalah sekadar menekan realisasi belanja, dan bukan
mengubah postur APBN-P-nya. Jika yang dilakukan hanya menekan
realisasi belanja, itu masih dimungkinkan.
ALASAN PEMOTONGAN ANGGARAN
Naiknya defisit APBN-Perubahan semester I 2016 menjadi Rp276,6
triliun, atau sekitar 1,83 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),
memang merupakan lampu kuning bagi pemerintah agar lebih
realistis dalam menyusun anggaran. Sebab, sesuai ketentuan
undang-undang, defisit tidak boleh melebihi angka 3 persen dari
PDB. Angka defisit semester I yang hampir menyentuh 2 persen itu
tentunya merupakan peringatan bagi pemerintah, sebab target
defisit yang dipatok pemerintah adalah 2,35 persen.
Sebagai pembanding, pada semester I 2015, defisit anggaran hanya
124 KATA FADLI
