Page 248 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 248
TARIK ULUR BAB X
FREEPORT
tersebut, kenapa ada pembelokan substansi dan lain sebagainya, yang
tak sesuai dengan UU No. 4/2009.
Kedua, sesudah PT Inalum menjadi pemegang saham mayoritas PTFI,
kita perlu mempertanyakan bagaimana Pemerintah akan menagihkan
kewajiban-kewajiban hukum Freeport yang seharusnya ditunaikan
sebelum proses pembelian saham ini berlangsung? Misalnya, soal kewajiban
membangun smelter yang nilai investasinya mencapai US$2,6 miliar. Siapa
yang akan membiayai? Apakah investasi pembangunan smelter itu, yang
mestinya telah dilakukan Freeport sejak 2009 silam, juga akan dibiayai
menggunakan uang US$3,85 miliar?
Siapa, misalnya, yang akan membayar denda Rp460 miliar yang harus
dibayarkan Freeport karena telah menggunakan hutan lindung tanpa izin?
Jangan lupa, denda itu wajib dilunasi dalam dua tahun ke depan.
Jadi, sangat menggelikan jika semua kewajiban tadi pada akhirnya
justru harus dibayar oleh kita sendiri. Lalu, di mana klaim kemenangan
yang kini sedang digembar-gemborkan Pemerintah?!
Ketiga, kita perlu mempertanyakan langkah Inalum membeli saham
PTFI menggunakan global bond. Sebab, dalam aturan global bond, kita tak
bisa melarang kalau Freeport MacMoran yang semula menjadi pemegang
saham mayoritas PTFI ikut membeli global bond yang diterbitkan Inalum.
Masalahnya, jika global bond Inalum yang digunakan untuk membeli
Freeport Indonesia juga dipegang oleh Freeport McMoran, bukankah ini
hanya dagelan belaka?
Saya kira kita juga perlu memeriksa data pemegang global bond
Inalum dan afiliasinya, untuk mengetahui apakah ada kongkalikong dalam
transaksi ini atau tidak.
Keempat, masih terkait penerbitan global bond oleh PT Inalum, kita
juga perlu mempertanyakan menggelembungnya utang BUMN dalam tiga
tahun terakhir. Menurut saya utang BUMN ini adalah persoalan serius
yang harus diawasi secara cermat.
Dengan penerbitan global bond sebesar US$4 miliar, PT Inalum kini
memiliki kewajiban utang global yang besar sekali. Inalum diperkirakan
harus membayar beban kupon sebesar Rp1,7 triliun setiap tahun. Ini bisa
CATATAN-CATATAN KRITIS 251
DARI SENAYAN