Page 243 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

membungkus HoA kemarin dengan cukup heboh, seolah itu adalah sebuah
langkah besar.
Terkait HoA, menurut saya pemerintah harus transparan dalam
menjelaskan sejumlah hal. Isu besar yang sejak awal kita kejar kan
sebenarnya pada bagaimana menuntut Freeport menunaikan kewajiban-
kewajibannya sebagaimana yang diatur oleh sistem perundang-undangan
kita. Mulai dari kewajiban pembangunan smelter, hingga kewajiban
divestasi. Namun saya perhatikan kini kok mulai berbelok substansinya.
Ada beberapa masalah yang saya catat.

Pertama, pemerintah harus menjelaskan posisi Rio Tinto dalam
Kontrak Karya yang dipegang PT Freeport Indonesia. Kenapa tiba-tiba
muncul pihak ketiga seperti Rio Tinto? Apakah keberadaan Rio Tinto di
tambang Grasberg selama ini atas sepengetahuan pemerintah? Apakah
perjanjian di belakang layar antara Freeport dengan Rio Tinto terkait
investasi dan bagi hasil tambang Grasberg tidak melanggar Kontrak Karya?
Itu semua perlu dijelaskan oleh pemerintah.
Kedua, undang-undang dengan jelas memerintahkan agar Freeport
melakukan pelepasan saham kepada pemerintah Indonesia. Tapi yang kini
berkembang adalah pemerintah malah hendak membeli hak partisipasi Rio
Tinto. Lho, sejak kapan hak partisipasi Rio Tinto dianggap sebagai saham
di PT Freeport Indonesia? Kenapa pemerintah malah menjerumuskan diri
pada ikatan perjanjian antara Freeport dengan Rio Tinto?
Ketiga, katakanlah hak partisipasi Rio Tinto sah dianggap saham.
Berarti kan saat ini ada empat pihak yang menjadi pemegang saham PT
Freeport Indonesia, yaitu Freeport McMoran, Rio Tinto, Pemerintah
Indonesia, dan Indocopper. Pertanyaan saya, jika yang sedang dilakukan
oleh pemerintah Indonesia adalah mencoba membeli saham Rio Tinto, dan
juga saham Indocopper, untuk menggenapi kepemilikan saham 51 persen,
lalu di mana letak divestasi Freeport-nya?! Apakah secara hukum dengan
proses semacam ini kewajiban Freeport untuk melakukan pelepasan
kepemilikan telah terpenuhi?! Dasar apa yang membuat proses semacam
ini bisa disebut sebagai divestasi?
Keempat, mengamati proses yang dilakukan pemerintah tadi, saya

246 KATA FADLI