Page 238 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

TARIK ULUR BAB X
FREEPORT

(2)

KITA SEHARUSNYA TUNGGU
KONTRAK KARYA FREEPORT BERAKHIR

ADA 29 Agustus 2017, sesudah melakukan perundingan
dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak Februari silam,
Pemerintah mengklaim bahwa proses itu telah mencapai
empat kesepakatan penting, mulai dari kesediaan Freeport
Pmengubah rezim Kontrak Karya (KK) menjadi rezim IUPK (Izin
Usaha Pertambangan Khusus), kesediaan PTFI untuk mendivestasikan
51% sahamnya kepada pihak Indonesia, kesediaan membangun smelter
selambat-lambatnya hingga 2022, serta peningkatan penerimaan negara
secara agregat yang lebih besar daripada rezim KK.
Dalam beberapa hari terakhir, kesepakatan itu dipandang sebagai
bentuk keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun,
menurut saya, sebelum bergembira, ada sejumlah hal yang harus
diperhatikan oleh publik terlebih dahulu agar tidak terjebak pada euforia
semu.

Saya kira memang terlalu tergesa jika kesepakatan itu dianggap
sebagai kemenangan besar bagi pihak Indonesia. Ada beberapa persoalan
yang saya catat. Pertama, jika kita mengacu kepada UU No. 4/2009 tentang
Mineral dan Pertambangan (Minerba), perpanjangan Kontrak Karya
sebenarnya baru bisa diajukan paling cepat dua tahun sebelum kontrak
berakhir. Dalam kasus Freeport, karena Kontrak Karya mereka berakhir
pada 2021, maka pengajuan perpanjangan sebenarnya baru bisa dilakukan
pada 2019. Nah, ini belum juga 2019 tapi pemerintah telah menyetujui
perpanjangan izin Freeport hingga 2041, dengan dalih perubahan status
dari semula KK kemudian menjadi IUPK.
Kedua, perubahan KK menjadi IUPK sebenarnya bertentangan
dengan banyak ketentuan yang ada dalam UU No. 4/2009. Apalagi, dasar
hukumnya hanya diciptakan oleh Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.

CATATAN-CATATAN KRITIS 241
DARI SENAYAN