Page 236 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

TARIK ULUR BAB X
FREEPORT

(1)

JANGAN TARIK KASUS FREEPORT
KE SOAL-SOAL LAIN

ARI Kamis, 9 Maret 2017, bertempat di Gedung Nusantara II,
saya membuka Seminar yang diadakan oleh Badan Keahlian
DPR RI. Seminar yang bertajuk “Freeport: Quo Vadis?” itu
membahas kekisruhan yang terjadi antara PT Freeport
HIndonesia dengan pemerintah Republik Indonesia. Hadir
sebagai pembicara adalah Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, Dr. Chandra
Yusuf, dan Dr. Ahmad Redi.
Dalam sambutan saya menyampaikan bahwa seminar yang
diselenggarakan Badan Keahlian DPR RI itu merupakan kegiatan
pendukung (support system) atas fungsi legislasi dan pengawasan DPR.
Harapannya, melalui seminar tersebut DPR bisa mendapatkan masukan
dan menemukan solusi atas permasalahan terkait PT Freeport Indonesia.
Seperti kita ketahui bersama, masalah Freeport hingga kini masih
buntu. Paling tidak ada dua persoalan yang belum memiliki titik temu.
Pertama, terkait kewajiban Freeport untuk melakukan pengolahan dan
pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Dan kedua, terkait ketentuan
divestasi saham hingga 51 persen yang harus dilakukan Freeport.

Tentu kita menghormati sikap pemerintah yang mencoba berpegang
pada UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara dalam bernegosiasi
dengan Freeport. Kita memang harus menempatkan kepentingan nasional
di tempat pertama. Namun, pemerintah juga harus konsisten, jangan
sampai mereka menyusun peraturan pelaksana, seperti misalnya Peraturan
Pemerintah atau Peraturan Menteri, yang tidak konsisten dengan undang-
undang.
Inkonsistensi itu bisa membuat investor berpikir bahwa semua
peraturan yang kita buat pada dasarnya bisa dipermainkan. Pada akhirnya
itu bisa membawa kesulitan sendiri bagi pemerintah ketika mereka benar-

CATATAN-CATATAN KRITIS 239
DARI SENAYAN