Page 239 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah melalui Kegiatan Pengolahan
dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, yang kedudukannya jelas
lebih rendah dari UU. Permen itupun kini bahkan telah diubah lagi oleh
pemerintah sendiri.
Secara prinsip, perubahan status perusahaan tambang dari KK
menjadi IUPK harus melalui proses cukup panjang yang itu melibatkan
DPR, tidak bisa ujug-ujug begitu saja. Kalau kita bicara tambang, maka titik
berangkatnya pastilah tanah pertambangan negara. Tanah pertambangan
negara ini terdiri dari tiga kategori, yaitu Wilayah Usaha Pertambangan
(WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan
Negara (WPN). Setengah dari tanah pertambangan negara, merupakan
WPN. Nah, WPN inilah yang boleh dijadikan wilayah usaha pertambangan.
Untuk menjadi wilayah usaha, maka status WPN harus diubah menjadi
Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) dulu.
Karena sifat strategisnya, proses menjadi WUPK ini harus melalui
persetujuan DPR, tidak bisa nyelonong begitu saja. Baru sesudah
mendapatkan persetujuan DPR, WUPK akan berubah statusnya menjadi
WIUPK (Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus). WIUPK inilah yang
kemudian akan dilelang pemerintah kepada perusahaan-perusahaan
tambang, di mana pemenangnya itulah yang akan mengantongi apa yang
disebut sebagai IUPK. Inilah panduan resmi yang diatur oleh UU No.
4/2009.
Jadi, lahirnya IUPK tidak bisa hanya dari proses administratif di
Kementerian ESDM saja. Tidak boleh sebuah KK ujug-ujug bisa diubah
menjadi IUPK, sebagaimana yang terjadi pada kasus PT Amman Mineral
Nusa Tenggara dan PT Freeport Indonesia. Kekeliruan ini harus dikoreksi.
Kita harus memperbaiki tata kelola pertambangan nasional. Jangan
sampai hanya demi kepentingan satu dua perusahaan yang ingin tetap
bisa mengekspor konsentrat tanpa membangun smelter, undang-undang
kita jadi dikacaubalaukan semacam ini.

Ketiga, UU No. 4/2009 tidak mengakui rezim kontrak dan rezim
izin yang berlaku secara bersamaan. Artinya, jika menjadi subyek kontrak
karya, ya kontrak karya saja, tidak bisa menjadi subyek kontrak karya tapi
sekaligus juga menjadi subyek izin usaha pertambangan secara bersamaan,

242 KATA FADLI