Page 237 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 237

Dr. Fadli Zon, M.Sc





                 benar hendak menegakkan aturan, seperti dalam kasus Freeport ini.
                      Di luar soal penegakkan hukum, kasus Freeport ini sebaiknya juga
                 tidak hanya dilihat dari sudut pandang tunggal, yaitu hukum saja, atau
                 ekonomi  saja. Kita  harus  menempatkan  persoalan  ini  dalam  konteks
                 geopolitik juga. Jangan sampai kita salah perhitungan nantinya.



                                   DIVESTASI SAHAM FREEPORT

                      Akhir  2014,  nilai  20,64%  saham  Freeport  diperkirakan  mencapai
                      US$4 miliar. Sehingga, nilai 10,64% saham PT Freeport yang harusnya
                      didivestasi  pada  14  Oktober  2015  lalu  hampir  mencapai  US$2  miliar,
                      atau sekira Rp26 triliun (Rp13.000/US$)

                      Kontribusi  Freeport  Indonesia  bagi  Freeport  McMoran  93,6  persen.
                      Pada 2014, total penjualan emas Freeport McMoran mencapai US$1,538
                      miliar, atau sekitar Rp20,81 triliun. Artinya, sumbangan penjualan emas
                      Freeport Indonesia sekitar Rp19,47 triliun.

                      PP No. 77/2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 23/2010 tentang
                      Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara
                      mengamanatkan paling lambat 14 Oktober 2015 PT Freeport Indonesia
                      harus  sudah  mendivestasikan  sahamnya  sebesar  10,64  persen.
                      Selanjutnya, Oktober 2019, PT Freeport Indonesia juga harus kembali
                      mendivestasikan sahamnya sebesar 10 persen.



                      Bagi PT Freeport sendiri, mereka mestinya menyadari jika Indonesia
                 kini telah menjadi negara demokrasi, tak lagi sama dengan dulu, saat
                 mereka  meneken  kontrak  pada  1967,  atau  saat  mereka memperpanjang
                 kontrak pada 1991. Sistem hukum dan pemerintahan kita telah berubah.
                 Jika mereka tetap ingin serius berinvestasi di Indonesia, mereka tentunya
                 harus mengikuti dan menghormati perubahan yang terjadi, termasuk
                 tunduk kepada hukum yang berlaku saat ini.
                      Yang jelas semua pihak terkait harus berusaha untuk menjaga agar
                 kasus Freeport ini tetap berada di wilayah sengketa bisnis, tidak sampai
                 melebar  ke  persoalan-persoalan  lain  yang  bisa  merugikan  kepentingan
                 Indonesia.

                                                         Jakarta, 9 Maret 2017



                240 KATA FADLI
   232   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242