Page 43 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

POLITIK
& DEMOKRASI BAB I
KITA

Pada 2016, berdasarkan data yang dimiliki BNPB, ada 22 buoy (alat
deteksi tsunami) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari
Aceh hingga Papua. Dari jumlah itu, sembilan unit dimiliki oleh Indonesia,
10 unit milik Jerman, satu unit Malaysia, dan dua unit milik Amerika Serikat.
Sayangnya, semua alat itu tidak berfungsi.
Celakanya, menghadapi situasi demikian, anggaran BNPB justru terus-
menerus dikurangi oleh Pemerintah. Pada 2015, alokasi anggaran BNPB
mencapai Rp2,5 triliun. Pada 2016, anggaran BNPB ditetapkan Rp1,6 triliun,
namun oleh Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2016 angka tersebut kemudian
dipotong menjadi Rp1,46 triliun. Pada 2017, anggaran BNPB kembali turun
menjadi Rp1,2 triliun. Tahun lalu, 2018, anggaran BNPB hanya dialokasikan
sebesar Rp700 miliar. Sementara, di tahun 2019, anggaran BNPB hanya
dialokasikan sebesar Rp610 miliar, jauh lebih kecil dari jamuan pemerintah
untuk Sidang IMF/World Bank Oktober 2018 yang menghabiskan hampir
Rp. 1 trilyun.
Memang, di sisi lain Pemerintah menyediakan dana cadangan
kebencanaan, yang bersifat on call, yang tahun 2019 anggarannya mencapai
Rp6,5 triliun. Namun dana itu alokasinya lebih untuk melakukan penanganan
pasca-bencana, seperti proses rehabilitasi dan rekonstruksi, bukan untuk
pencegahan dan antisipasi. Inilah yang saya sebut sebagai manajemen
bencana a la pemadam kebakaran. Kita menyiapkan anggaran di hilir,
sementara anggaran di hulunya terus-menerus dikurangi. Menurut saya ini
perlu dikoreksi.
Indonesia adalah negara yang memiliki tingkat kegempaan tinggi di
dunia, lebih dari 10 kali lipat tingkat kegempaan di Amerika Serikat. Begitu juga
dengan potensi tsunami. Sebagai negara maritim, potensi tsunami kita juga
besar. Hingga November 2018 lalu, menurut data BNPB, tercatat telah terjadi
2.308 kejadian bencana yang menyebabkan 4.201 orang meninggal dunia dan
hilang. Sementara, jumlah korban terdampaknya mencapai 9.883.780. Seluruh
bencana itu telah mengakibatkan 371.625 rumah mengalami kerusakan. Data
ini belum termasuk dampak akibat bencana tsunami di Selat Sunda kemarin.
Bayangkan jika manajemen bencana kita hanya seperti pemadam
kebakaran, anggaran kita nggak mungkin cukup. Itu sebabnya, di tengah
keterbatasan anggaran, yang mestinya dilakukan Pemerintah adalah
membangun sistem peringatan dini yang canggih, untuk meminimalisir

CATATAN-CATATAN KRITIS 29
DARI SENAYAN