Page 41 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

POLITIK
& DEMOKRASI BAB I
KITA

Untuk menjaga kredibilitas Pemilu 2019, kita perlu menjaga
administrasi data kependudukan dan pemilih ini. Merujuk data
kependudukan di Kemendagri, saat ini dari 261 juta penduduk, yang wajib
memiliki KTP berjumlah 189 juta. Akan ada sekitar 7 juta jiwa berusia 17
tahun pada April 2019 nanti, maka Kemendagri pada Desember 2017 lalu
menetapkan total DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemiluh Pemilu) untuk
Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019 berjumlah 196.545.636.
Dari daftar itu, sejak Agustus lalu KPU (Komisi Pemilihan Umum)
telah beberapa kali menetapkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) dan
merevisinya. Pada akhir September 2018, sesudah ada masukan, koreksi,
dan sejenisnya, data pemilih dalam negeri ditetapkan sebanyak 185.084.629
pemilih. Sementara, jumlah TPS sebanyak 805.068. Adapun untuk pemilih
luar negeri, jumlahnya ditetapkan 2.025.344 pemilih. Ini menjadi DPT Hasil
Perbaikan Tahap 1.
Sebagai catatan, sejak Pleno KPU tanggal 5 September 2018, hingga
perbaikan tahap 1 tadi, Gerindra bersama dengan beberapa partai koalisi
telah mengajukan penolakan penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap), karena
ada sekitar 25 juta data ganda dalam DPS yang kami temukan. Ini harus
dibersihkan dulu datanya.
Celakanya, awal Oktober lalu Kemendagri malah memberikan catatan
ada 31 juta orang yang sudah melakukan perekaman e-KTP tapi belum masuk
dalam DPT. Padahal, menurut Kemendagri, angka 31 juta yang disebut itu
sudah masuk dalam DP4. Ini telah membuat proses penyusunan DPT jadi
meraba-raba lagi, sehingga hingga kini kita masih belum punya DPT.
Untuk melindungi hak pilih, serta menjaga kredibilitas Pemilu 2019,
saya ingin meminta masyarakat luas ikut pro-aktif melakukan pengecekan
data pemilih di lingkungannya. Minimal mengecek keikutsertaannya sendiri
sebagai pemilih. Jangan sampai administrasi kependudukan yang buruk
dan tidak terkontrol melahirkan potensi penyelewengan. Masih ada waktu
hingga pekan depan melakukan perbaikan DPT.
Mari kita kawal proses koreksi DPT ini. Jangan sampai demokrasi
dan suara rakyat dinodai oleh DPT siluman. Itu sebabnya setiap proses
pelanggaran administrasi kependudukan, termasuk jual beli blangko e-KTP,
harus diusut dan dihukum berat. Dan Kemendagri harus siap diaudit, agar
kasus ini jadi transparan dan tidak terulang kembali.

Jakarta, 8 Desember 2018

CATATAN-CATATAN KRITIS 27
DARI SENAYAN