Page 38 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

(9)

POLEMIK MASA JABATAN WAPRES
CEDERAI SEMANGAT REFORMASI

UNCULNYA polemik terkait masa jabatan wakil presiden
menurut saya seharusnya tidak perlu terjadi. Baik
rumusan konstitusi, UU Pemilu, hingga yurisprudensi
Putusan Mahkamah Konstitusi, semuanya telah memberi
Mpenegasan yang jelas terkait pengertian masa jabatan dari
pejabat negara, mulai dari level kepala daerah hingga presiden.
Salah satu esensi demokrasi adalah pembatasan dan kontrol terhadap
kekuasaan. Salah satunya melalui pembatasan periode jabatan. Sehingga,
perdebatan soal apakah jabatan itu dijabat dua kali berturut-turut atau
dengan jeda jadi tak lagi relevan. Karena hukum tidak memperkenankan
pejabat yang sudah dua kali memegang jabatan untuk menjabat kembali
yang ketiga kalinya. Itu prinsipnya.
Secara teoritis, cara untuk menafsirkan hukum itu kan ada dua, yaitu
tafsir gramatikal dan tafsir historis. Tafsir gramatikal artinya penafsiran
seturut kata dan kalimat. Sementara, tafsir historis dilakukan dengan
melihat bagaimana jalannya perdebatan saat lahirnya norma tersebut.
Secara gramatikal, MK sudah pernah membuat putusan terkait periode
jabatan, yang berlaku baik untuk kepala daerah maupun presiden dan wakil
presiden. Jadi, sudah ada yurisprudensinya.
Sedangkan secara historis, dalam perdebatan yang terjadi di MPR
selama proses amandemen UUD 1945, sudah ditegaskan, baik berturut-
turut maupun tidak berturut-turut, jika sudah dua kali menjabat maka tidak
bisa dipilih kembali untuk jabatan yang sama. Artinya, presiden dan wakil
presiden hanya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama untuk satu
kali masa jabatan, alias maksimal dua periode jabatan. Tidak ada tafsir lain.
Dengan demikian menjadi jelas, baik menurut konstitusi, maupun
undang-undang yang berlaku, masa jabatan itu maksimal hanya dua kali.
Silakan baca kembali Pasal 7 UUD 1945, Pasal 169 huruf (n) dan Pasal 227

24 KATA FADLI