Page 35 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

POLITIK
& DEMOKRASI BAB I
KITA

(8)

LEMBAGA SURVEI JANGAN JADI
TIM KAMPANYE TERSELUBUNG

REDIBILITAS lembaga survei kembali dipertanyakan. Dalam
Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah, terdapat selisih yang
jauh antara angka hasil survei yang dirilis sebelum Pilkada
dengan hasil hitung cepat (quick count) dan real count pada
Khari pelaksanaan. Hal ini memunculkan kritik dari masyarakat.
Menurut saya, untuk melindungi kepentingan publik, keterlibatan lembaga
survei dalam Pilkada dan Pemilu memang perlu diatur kembali. Lembaga
survei tidak boleh mendapatkan keuntungan finansial dari partai politik
atau kandidat tertentu tanpa mendeklarasikan siapa pihak atau kandidat
yang membiayai mereka.
Sudah menjadi rahasia umum kalau lembaga survei sering
merangkap menjadi konsultan politik dari kandidat yang berlaga, baik
dalam Pilkada, Pemilu, maupun Pilpres. Padahal, publikasi lembaga survei
bisa mempengaruhi preferensi masyarakat. Menurut saya soal-soal
semacam ini tak bisa diserahkan pada kode etik semata. Di sisi lain, jika kita
pelajari, aturan yang ada saat ini masih belum memadai dalam melindungi
kepentingan publik dari kemungkinan terjadinya manipulasi terselubung
oleh lembaga-lembaga tersebut.

Coba lihat kasus Pilkada Jawa Barat, misalnya. Sebelum Pilkada,
hampir semua lembaga survei selalu menempatkan elektabilitas pasangan
Sudrajat-Syaikhu yang diusung Partai Gerindra di urutan ketiga, dengan
angka hampir seragam di bawah 10 persen. Tapi, seperti bisa sama-sama
kita lihat dari hasil hitung cepat dan perhitungan sementara KPU, pasangan
Sudrajat-Syaikhu terbukti bisa meraih suara di atas 28 persen. Meleset
ratusan persen.
Begitu juga Pilkada Jawa Tengah. Pasangan Sudirman Said-Ida
Fauziyah selalu diberi angka di bawah 20 persen bahkan di bawah 15 persen.

CATATAN-CATATAN KRITIS 21
DARI SENAYAN