Page 30 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

threshold relevan untuk memperkuat sistem presidensial. Padahal jelas-jelas
aturan tentang presidential threshold itu sangat bias sistem parlementer.
Di mana relevansinya? Itu kan kontradiktif. MK menjadi seolah ahli
politik.
Saya kira hal ini hanya menghasilkan setback dalam praktik
berdemokrasi kita. Sebab, jika kita tengok lagi ke belakang, alasan kita
melakukan amandemen UUD 1945 salah satunya adalah untuk memurnikan
sistem presidensial. Itu sebabnya, UUD hasil amandemen mendesain agar
pemilu legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pilpres) dihelat secara
serentak.
Dalam tiga pemilu lalu, desain untuk memperkuat sistem presidensial
ini telah dicederai oleh undang-undang Pemilu lama yang selalu
menempatkan perhelatan Pilpres digelar sesudah hajatan Pileg. Akibatnya,
Pilpres jadi seperti politik dagang sapi. Apalagi, ada ketentuan tentang
‘presidential threshold’ yang secara tidak langsung sebenarnya tengah
mencangkokkan sistem parlementer ke dalam sistem presidensial.

Untung kemudian ada Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yang
dibacakan pada 21 Januari 2014. Pada waktu itu MK mengabulkan gugatan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak. Adanya putusan itu telah
mengoreksi praktik yang tak sesuai dengan desain konstitusi tersebut.
Sayangnya, dengan keputusan terbaru yang dibuat MK kemarin,
yang menolak uji materi terhadap Pasal 222 UU No. 7/2017, secara ironis
langkah maju itu kini akan mundur kembali. Demokrasi yang seharusnya
bisa membuka ruang bagi setiap orang yang ingin maju dalam Pilpres, dan
memberi kebebasan partai politik untuk mengajukan calon terbaik versinya
masing-masing, kini kembali ditutup.
Saya setuju dengan dua hakim yang mengajukan dissenting opinion
kemarin. Putusan MK itu bisa membuka peluang terjadinya penguatan
pemerintahan otoriter. Sebab, dengan menjadikan presidential threshold
sebagai argumen bagi penguatan sistem presidensial, kita sebenarnya
sedang membuat tafsir bahwa sistem presidensial yang benar adalah jika
presiden dan parlemen dikuasai oleh partai atau kelompok yang sama. Tafsir
semacam ini berbahaya bagi demokrasi dan tata pemerintahan.

16 KATA FADLI