Page 31 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN
P. 31
POLITIK
& DEMOKRASI BAB I
KITA
Parlemen adalah lembaga kontrol pemerintah. Fungsi kontrol
ini bisa mandul jika parlemen selalu dipaksa atau didesain untuk sama
dengan Presiden, ataupun sebaliknya. Itu sebabnya, setiap penafsiran
yang menyatakan bahwa presiden harus mendapatkan dukungan politik
yang cukup di parlemen untuk memperkuat sistem presidensial, adalah
argumen yang bermasalah, karena mengabaikan prinsip trias politica dalam
demokrasi. Argumen semacam itu bias otoritarian.
Pasal 28D UUD 1945 sebenarnya telah menjamin warga negara untuk
memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Mestinya MK menjaga
dan memperkuat jaminan konstitusional tersebut. Lagi pula, ketentuan
‘presidential threshold’ yang basisnya diambil dari hasil pemilu sebelumnya
adalah ketentuan yang tidak masuk akal. Negara-negara Amerika Latin yang
menganut sistem presidensial dan sistem kepartaian majemuk juga tidak
mengenal ketentuan presidential threshold. Begitu juga dengan Amerika
Serikat.
Sebagai keputusan hukum, putusan MK kemarin bersifat final dan
mengikat walaupun seringkali tak konsisten. Kita hormati. Tapi, kita perlu
mengingatkan kepada hakim-hakim MK bahwa masa depan demokrasi kita
ke depan bukan hanya berada di pundak partai-partai politik di parlemen
saja, ataupun di tangan Presiden saja, tapi juga ikut ditentukan oleh lembaga
tinggi negara lainnya, termasuk MK sebagai penjaga konstitusi.
Kita sangat berharap hakim-hakim MK menyadari hal itu.
Jakarta, 12 Januari 2018
CATATAN-CATATAN KRITIS 17
DARI SENAYAN
