Page 39 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

POLITIK
& DEMOKRASI BAB I
KITA

huruf (i) UU No. 7/2017. Isinya sudah sangat jelas kok. Normanya koheren
dan konsisten, sehingga tidak perlu lagi ada interpretasi. Tidak ada masa
jabatan ketiga.
Bahkan, jika merujuk kepada Putusan MK No. 22/PUU-VII/2009,
periode masa jabatan yang tidak dijalani penuh sekalipun tetap dihitung
sebagai satu kali masa jabatan. Artinya, jika seseorang menjabat kepala
daerah, presiden, atau wakil presiden tidak penuh selama lima tahun, baik
yang bersangkutan naik di tengah jalan maupun berhenti sebelum masa
jabatannya habis, periode jabatan yang tak tidak penuh itupun tetap dihitung
sebagai satu kali masa jabatan. Normanya tegas dan ketat.
Jadi, menurut saya, perdebatan mengenai periode jabatan Pak Jusuf
Kalla itu seharusnya tidak perlu ada. Gugatan uji materi ke MK terkait soal
itu sangat tidak elok dilakukan, karena jadi seperti hendak menarik mundur
kembali semangat Reformasi.
Apakah kita bisa membatalkan konvensi tentang pembatasan masa
jabatan presiden dan wakil presiden? Sebenarnya bisa. Bahkan sangat bisa.
Tapi itu hanya bisa dilakukan melalui amandemen konstitusi, bukan melalui
uji materi. Jangan karena ambisi kekuasaan dan mempertahankan status
quo, kita merusak kembali konstitusi dan konvensi ketatanegaraan hasil
Reformasi.

Jakarta, 26 Juli 2018

CATATAN-CATATAN KRITIS 25
DARI SENAYAN