Page 40 - BUKU KATA FADLI CATATAN KRITIS DARI SENAYAN

Dr. Fadli Zon, M.Sc

(10)

PEMERINTAH GAGAL
AMANKAN DATA KEPENDUDUKAN

ITEMUKANNYA kasus jual beli blanko e-KTP di situs online
dan Pasar Pramuka, Jakarta, perlu mendapat perhatian
khusus. Menurut saya, kasus ini, bersama dengan kasus 31 juta
pemilih yang belum masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap),
Dbisa membuat kredibilitas penyelenggaraan Pemilu 2019
menghadapi tantangan besar. Harus ada audit terhadap proses pembuatan
e-KTP dan ekspose terbuka dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
atas kasus ini. Jika tidak, Kemendagri bisa dianggap gagal mengamankan
data kependudukan.
Apapun isu terkait e-KTP memang bisa menjadi bola panas Pemilu
2019. Sebab, berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, UU No. 7/2017
tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa e-KTP menjadi syarat sah
bagi pemilih. Syarat ini bagus jika administrasi kependudukan kita terjaga
ketat. Namun sebagaimana bisa kita lihat, administrasi Kemendagri cukup
buruk menangani hal ini.
Kasus jual beli blangko e-KTP ini bukan kasus pertama yang
menunjukkan buruknya standar kerja Kemendagri terkait proses perekaman
data, pendistribusian, dan kontroling pencetakan e-KTP. Pada Mei lalu,
misalnya, ada kasus temuan ribuan e-KTP tercecer di Bogor. Sebelumnya,
pada 18 Maret 2017, di tempat sampah bekas Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, juga
pernah ditemukan kasus serupa.
Jadi, Kemendagri sepertinya tak punya prosedur ketat dan terkontrol
menjaga seluruh lini terkait proses pembuatan e-KTP ini. Padahal ini
potensial diselewengkan. Di bank saja, misalnya, jika ada ATM rusak langsung
digunting pihak bank karena rentan disalah-gunakan. Ini bagaimana bisa
blanko e-KTP keluar tanpa terdeteksi secara internal? Mengingat e-KTP
merupakan instrumen penting dalam penggunaan hak pilih, Kemendagri
seharusnya tak boleh bekerja amatiran. Apalagi raw material data pemilih
kan asalnya memang dari Kemendagri.

26 KATA FADLI