Page 120 - EKONOMI KERAKYATAN

VIII. EKONOMI KERAKYATAN DALAM PANDANGAN
Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.

yang sangat cepat diharapkan bisa menjadi salah satu faktor penunjang
pelaksanaannya, khususnya untuk sektor UMKM. Fintech harus menjadi
sarana yang efektif dalam mendorong UMKM tumbuh dan berkembang,
sehingga kesempatan bagi rakyat untuk memperoleh akses yang sebesar-
besarnya dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang ada bisa
diwujudkan.
Dalam situasi pandemi Covid-19, dampak penyebarannya telah
menyebabkan dua sisi ekonomi menjadi bermasalah, baik sisi demand
dalam bentuk konsumsi atau daya beli masyarakat, maupun dari sisi
supply. Dunia usaha, khususnya industri besar dan UMKM tidak bergerak,
sehingga menyebabkan mesin ekonomi terganggu bahkan mati mendadak
(sudden death). Harapan terbesar yang bisa membantu masyarakat adalah
kebijakan belanja Pemerintah yang bisa membantu konsumsi dan daya
beli masyarakat maupun mendorong dunia usaha untuk pulih kembali.
Daya tahan ekonomi kerakyatan selama Pandemi diharapkan bisa segera
pulih, guna menopang perekonomian nasional. Ekonomi kerakyatan bisa
menjadi alternatif di tingkat regional yang tumbuh mengisi kekosongan
usaha besar yang lesu. Untuk itu, pemerintah perlu terus memberikan
prioritas dan dukungan, karena sektor kerakyatan akan memberikan
ketahanan ekonomi bagi 40 persen masyarakat rakyat berada pada
golongan terbawah. Oleh sebab itu, Kebijakan penanganan Covid-19 dan
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) harus berhasil.

117
dpr .go.id