Page 117 - EKONOMI KERAKYATAN

EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi

Untuk menumbuhkan ekonomi kerakyatan, pemerintah sebagai
penyelenggara negara sudah menelurkan berbagai kebijakan dan aturan-
aturan turunannya. Kebijakan itu antara lain dengan terbentuknya
Kementerian UMKM dan Koperasi, adanya aturan Corporate Sosical
Responsibility (CSR) bagi pelaku usaha besar, adanya berbagai kemudahan
bagi pelaku usaha kecil, kredit bagi UMKM dan koperasi, serta adanya
prioritas sektor usaha UMKM dan Koperasi yang terlarang dijamah oleh
usaha besar. Berbagai kebijaan ini harus terus diperkuat dan diperbaharui
secara berkala oleh pemerintah dan para ahli serta praktisi UMKM dan
Koperasi.

Sistim poltik di Indonesia yang mengedepankan sistim Demokrasi
Pancasila, selalu mendahulukan kepentingan rakyat banyak. Tinggal
bagaimana Pemerintah konsisten dalam menjalankan kebijakan ekonomi
yang sesuai dengan amanah konstitusi terutama pasal 33 UUD NRI Tahun
1945. Pemerintah perlu menata kembali kebijakan ekonomi yang selama
ini dijalankan. Salah satunya, kebijakan impor yang besar, seringkali
merugikan kepentingan industri dalam negeri, terutama sektor UMKM
dan Koperasi maupun usaha besar dan BUMN yang telah berjalan.

Pemerintah sudah banyak melahirkan kebijakan yang mendukung
diterapkannya ekonomi kerakyatan. Memberikan kesempatan yang besar
terutama dari sisi permodalan, pelatihan, pasar kepada UMKM untuk
terus berkembang. Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bentuk
konkrit kebijakan Pemerintah kepada sektor UMKM yang notabene
adalah ekonomi rakyat.

Contoh kongkrit penerapan ekonomi kerakyatan ditandai dengan
usaha rakyat yang berkembang, dimana dalam kondisi Covid-19 cukup
banyak melahirkan pengusaha kecil. Selain itu ada aturan mitra bagi
usaha besar dan BUMN, dan aturan kredit murah bagi UMKM dan
koperasi. Mendorong sektor UMKM untuk terus maju dan berkembang,
memberikan fasilitas permodalan, pelatihan untuk meningkatkan
skill, akses pasar. Dalam setiap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang
dibangun Pemerintah, menempatkan sektor UMKM sebagai salah satu
sektor penting dalam mengembangkan KEK. Hal tersebut tercermin

114