Page 113 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 113
EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi
banyak menumbuhkan kalangan atas dan kalangan menengah. Namun
harus disadari bahwa rakyat yang berada di kalangan bawah, kondisi
kehidupannya masih berada pada taraf “masih sekedar cukup”, jumlahnya
masih banyak. Kesenjangan pendapatan dan kondisi antara kalangan atas
menengah dan kalangan bawah masih sangat lebar. Ekonomi kerakyatan
paling tepat diterapkan untuk mengatasi jurang kesejahteraan antara
yang atas dan bawah.
Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, pemerintahan saat ini terus
berupaya untuk bisa melaksanakan ekonomi kerakyatan. Caranya,
dengan memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM dan Koperasi.
Memberikan porsi yang cukup dan kesempatan yang sama bagi rakyat
Indonesia dalam berusaha. Sementara setiap usaha besar milik negara
seperti BUMN harus membimbing, membantu dan mendampingi setiap
usaha kecil, sebagai syarat dalam melakukan aktivitas usahanya.
Pasal 33 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 sudah menjawab bahwa
“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Jadi
founding father sudah mempersiapkan dalam bentuk konstitusi negara
untuk menjalankannya, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk
tidak berpihak kepada koperasi, UMKM serta usaha-usaha rakyat yang
seringkali kalah bersaing dengan usaha besar.
C. Kendala Ekonomi Kerakyatan Dalam Perekonomian
Dengan adanya Ekonomi Kerakyatan, keuntungannya adalah
rakyat sebagai pelaku akan langsung mendapatkan hasilnya, sehingga
efek pemerataan pembangunan akan lebih cepat terasa. Hingga saat
ini sistim Ekonomi Kerakyatan masih merupakan pilihan terbaik, selain
perlu dukungan oleh usaha besar seperti BUMN dan swasta untuk
menggapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Misalnya di bidang hi-tech,
yang memerlukan modal besar, tekhnologi canggih yang harus dibiayai
oleh pemodal besar atau negara.
110