Page 113 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 113

EK ON OMI I KERAKY A T AN
             Dalam Diskusi Dua Generasi


            banyak menumbuhkan kalangan atas dan kalangan menengah. Namun
            harus disadari bahwa rakyat yang berada di kalangan bawah, kondisi
            kehidupannya masih berada pada taraf “masih sekedar cukup”, jumlahnya
            masih banyak. Kesenjangan pendapatan dan kondisi antara kalangan atas
            menengah dan kalangan bawah masih sangat lebar. Ekonomi kerakyatan
            paling tepat diterapkan untuk mengatasi jurang kesejahteraan antara
            yang atas dan bawah.

                  Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, pemerintahan saat ini terus
            berupaya untuk bisa melaksanakan ekonomi kerakyatan. Caranya,
            dengan memberikan berbagai kemudahan bagi UMKM dan Koperasi.
            Memberikan porsi yang cukup dan kesempatan yang sama bagi rakyat
            Indonesia dalam berusaha. Sementara setiap usaha besar milik negara
            seperti BUMN harus membimbing, membantu dan mendampingi setiap
            usaha kecil, sebagai syarat dalam melakukan aktivitas usahanya.
                  Pasal 33 Ayat (4) UUD  NRI Tahun 1945 sudah menjawab bahwa
            “Perekonomian nasional  diselenggarakan berdasar  atas  demokrasi
            ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
            berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
            menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Jadi
            founding father sudah mempersiapkan dalam bentuk konstitusi negara
            untuk menjalankannya, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk
            tidak berpihak kepada koperasi, UMKM serta usaha-usaha rakyat yang
            seringkali kalah bersaing dengan usaha besar.



            C. Kendala Ekonomi Kerakyatan Dalam Perekonomian
                  Dengan adanya Ekonomi Kerakyatan, keuntungannya adalah
            rakyat sebagai pelaku akan langsung mendapatkan hasilnya, sehingga
            efek pemerataan pembangunan akan lebih cepat terasa. Hingga saat
            ini sistim Ekonomi Kerakyatan masih merupakan pilihan terbaik, selain
            perlu dukungan oleh usaha besar seperti BUMN dan swasta untuk
            menggapai pertumbuhan yang lebih tinggi. Misalnya di bidang hi-tech,
            yang memerlukan modal besar, tekhnologi canggih yang harus dibiayai
            oleh pemodal besar atau negara.






             110
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118