Page 111 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 111
EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi
Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
asas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
dalam undang-undang.
Lebih dari 75 tahun yang lalu, para pendiri Bangsa Indonesia sudah
memikirkan bagaimana melindungi, memajukan dan menyejahterakan
rakyat Indonesia melalui kedaulatan dalam bidang ekonomi. Pasal 33
pada Undang Undang Dasar 1945 diatas, merupakan sebuah amanah
bagi penyelenggara negara Republik Indonesia agar bisa mewujudkannya
melalui berbagai kebijakan yang dianggap tepat. Mengelola ekonomi
sesuai kemampuannya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang
ada.
Dalam Pasal 33 tersebut tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan
ekonomi kerakyatan tersebut adalah untuk melaksanakan amanat
konstitusi, khususnya mengenai: (1) Perwujudan tata ekonomi yang
disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan, (2) Peran
negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting untuk
menjamin kehidupan rakyat, (3) Kekayaan bumi Indonesia dikuasai oleh
negara dan diperuntukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat
dan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi.
108