Page 111 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 111

EK ON OMI I KERAKY A T AN
             Dalam Diskusi Dua Generasi


                  Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

                  (1)    Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas
                        asas kekeluargaan.

                  (2)    Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang
                        menguasai hajat hidup orang   banyak dikuasai oleh negara.
                  (3)    Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
                        dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
                        sebesar-besar kemakmuran rakyat.
                  (4)    Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
                        demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
                        berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,
                        kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
                        dan kesatuan ekonomi nasional.
                  (5)    Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
                        dalam undang-undang.

                  Lebih dari 75 tahun yang lalu, para pendiri Bangsa Indonesia sudah
            memikirkan bagaimana melindungi, memajukan dan menyejahterakan
            rakyat Indonesia melalui kedaulatan dalam bidang ekonomi. Pasal 33
            pada Undang Undang Dasar 1945 diatas, merupakan sebuah amanah
            bagi penyelenggara negara Republik Indonesia agar bisa mewujudkannya
            melalui berbagai kebijakan yang dianggap tepat. Mengelola ekonomi
            sesuai kemampuannya dengan memanfaatkan segala sumber daya yang
            ada.
                  Dalam Pasal 33 tersebut tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan
            ekonomi kerakyatan tersebut adalah untuk melaksanakan amanat
            konstitusi, khususnya mengenai: (1) Perwujudan tata ekonomi yang
            disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan, (2) Peran
            negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting  untuk
            menjamin kehidupan rakyat, (3) Kekayaan bumi Indonesia dikuasai oleh
            negara dan diperuntukkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat
            dan  perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
            ekonomi.



             108
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116