Page 112 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 112

VIII. EKONOMI KERAKYATAN DALAM PANDANGAN
                                                    Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.


                     Jadi, ekonomi kerakyatan merupakan bentuk dari sistim
               perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat
               dalam bidang ekonomi. Negara mendorong Koperasi dan menghimpun
               UMKM, menjadi salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengertiannya,
               merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, dapat dipahami sebagai suatu sistem
               perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat
               dalam bidang ekonomi. Sebuah sistim yang sudah dipikirkan sejak
               puluhan tahun silam, dan masih tepat untuk diterapkan hingga saat ini
               dan hingga ke depannya.  Dari pengertian di atas, maka sektor usaha
               yang paling tepat adalah UMKM dan Koperasi. Disamping itu, perlu
               juga usaha besar dan BUMN untuk memberikan efek pertumbuhan bagi
               UMKM dan Koperasi yang bermitra dengannya.

                     Berdasarkan amanah ini, maka sistem yang paling tepat dan
               adil untuk diterapkan adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini
               merupakan suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi
               rakyat. Sedangkan ekonomi rakyat adalah suatu kegiatan ekonomi atau
               usaha yang dilakukan oleh rakyat yang mengelola sumber daya ekonomi
               secara swadaya, sesuai dengan apa saja yang dapat diusahakan dan
               dikuasainya. Sama halnya dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis,
               ekonomi kerakyatan juga memiliki tatanan teori dan sistim yang kokoh.
                     Ekonomi kerakyatan memiliki cara pandang tersendiri dalam
               pengelolaan aset ekonomi dan pendistribusiannya. Pendistribusian aset
               ekonomi kepada sebanyak-banyaknya warga negara untuk menjamin
               pendistribusian barang dan jasa kepada warga negara secara adil. Dalam
               hal ini, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam
               menjalankan aktivitas ekonomi tanpa terkecuali. Negara dengan diskresi
               dan kewenangan yang dimilikinya, memberikan akses dalam membantu
               warga negara yang kurang beruntung dalam kepemilikan aset ekonomi,
               sehingga semua warga negara nantinya bisa merasakan kesejahteraan
               dan kemakmuran.



               B. Dampak Ekonomi Kerakyatan dalam Perekonomian
                     Secara teori, ekonomi menginginkan kesejahteraan buat
               seluruh lapisan rakyat. Harus diakui, pembangunan ekonomi juga


                                                                              109
                                                                      dpr .go.id
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117