Page 114 - EKONOMI KERAKYATAN

VIII. EKONOMI KERAKYATAN DALAM PANDANGAN
Dr. H. M. Azis Syamsuddin, S.E., S.H., M.A.F., M.H.

JURNALINSPIRASI.CO.ID

Seluruh sektor ekonomi yang dilakukan oleh rakyat akan
memperoleh kesempatan yang sama dalam menjalankan usahannya,
sehingga struktur ekonomi akan ditopang oleh sektor-sektor UMKM
dan jenis usaha lainnya. Susunan ekonomi akan berbentuk belah
ketupat, dimana sektor menengah akan membesar, sedangkan ekonomi
kecil dan besar tidak terlalu dominan. Pemilikan aset ekonomi harus
didistribusikan sebanyak-banyaknya kepada rakyat.

Walau Ekonomi Kerakyatan lebih menyasar kepada usaha kecil,
namun kendala yang dihadapi tidaklah kecil. Beragam persoalan yang
muncul untuk mengembangkan sistim ini antara lain adalah dari segi
persyaratan, permodalan, dan keterampilan serta pengetahuan yang
applicable. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penyelenggara negara
diharapkan dapat mengatasi, melindungi serta mengembangkan usaha
kecil berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan peraturan-
peraturan seperti kemudahan perizinan, perpajakan, pelatihan, akses
untuk menggunakan CSR serta menetapkan persyaratan UMKM dan
Koperasi. Kemudian usaha-usaha kecil tersebut harus menjadi mitra
serta mendapatkan porsi dalam proses kerja usaha besar (joint venture,
asing) atau BUMN.

111
dpr .go.id