Page 108 - EKONOMI KERAKYATAN

VII. SISTEM POLITIK DAN SISTEM EKONOMI
SEJARAH PEMERINTAHAN PARLEMENTER INDONESIA
SELAMA MASA TAHUN 1950- 1959

4. Memperjuangkan Irian Barat kembali ke RI

5. Mempercepat pembangunan

GPP.NKRI

Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Kata dekrit, kemudian digunakan untuk menunjukkan adanya
perintah dari kepala negara atau kepala pemerintahan untuk mengakhiri
atau memutuskan sesuatu yang terkait dengan sistem pemerintahan
yang berjalan. Dekrit yang dikeluarkan Presiden Soekarno berisi:
1. Pembubaran Konstituante hasil Pemilu 1955;

2. Pemberlakuan kembali UUD 1945 menggantikan UUDS 1950;
3. Pembentukan MPRS yang terdiri dari para anggota DPR
ditambah dengan para utusan daerah dan golongan.

Beberapa alasan mengapa Presiden Soekarno harus mengeluarkan
dekrit adalah sebagai berikut.
1. Kegagalan Konstituante untuk membuat UUD baru
meskipun sudah berkali-kali bersidang. Padahal, UUD sangat
dibutuhkan sebagai pedoman hukum yang penting dalam
melaksanakan pemerintahan.

105
dpr .go.id