Page 103 - EKONOMI KERAKYATAN
P. 103

EK ON OMI I KERAKY A T AN
             Dalam Diskusi Dua Generasi


            mendasar dan jelas bagi kelangsungan negara dan untuk melaksanakan
            pemerintahan; 2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis
            politik yang berkepanjangan.

                  Secara menyeluruh dan rinci, terdapat sejumlah alasan Dekrit
            Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan. Kesatu, Kegagalan Konstituante
            hasil pemilu 1955 membuat UUD baru. Kedua, Situasi politik dan
            ketidakstabilan keamanan dalam negara semakin buruk. Ketiga, Konflik
            antar partai yang terus menerus terjadi mengganggu stabilitas nasional.
            Keempat, para politisi partai yang saling berbeda pendapat sering
            bersikap menghalalkan segala cara agar tujuan masing-masing partai
            atau kelompok partai tercapai. Kelima, UUDS 1950 dengan penerapan
            sistem demokrasi liberal ternyata tidak cocok dengan kondisi masyarakat
            Indonesia. Keenam, timbul sejumlah pemberontakan di berbagai wilayah
            Indonesia yang semakin mengarah kepada gerakan separatis wilayah
            dari negara Indonesia.



            C. Situasi setiap kabinet pemerintahan selama masa
            tahun 1950 hingga 1959
                  Republik Indonesia selama masa tahun 1950 hingga 1959 berjalan
            dengan UUDS 1950, yang mempunyai ciri demokrasi liberal atau murni,
            serta multi partai. Oleh sebab itu, rezim pemerintahan silih berganti
            atau jatuh bangun, Perdana Menteri dan kabinet terus bergantian dalam
            waktu yang relatif cukup singkat. Masa jabatan yang sangat singkat dari
            setiap kabinet membuat program ekonomi yang dicanangkan sulit untuk
            mencapai hasil maksimal.
                  Berikut kabinet Parlementer Indonesia dalam kurun waktu
            1950 hingga 1959.  Kabinet pertama, Kabinet Natsir, dengan masa
            pemerintahan yang relatif cukup singkat dari 6 September 1950 – 21
            Maret 1951, terdiri dari 17 Menteri dan Perdana Menteri Mohammad
            Natsir dari Partai Masyumi (Agama Islam). Komposisi anggota kabinet
            4 dari Partai Masyumi, 1 dari PSII, 1 dari Partai Kristen Indonesia, 1 dari
            Partai Katolik, 2 dari PIR, 2 dari Partai Sosialis Indonesia,  1 dari Partai
            Demokratik, 1 dari Partai Parindra,  5 dari Non Partai. Yang tidak masuk




             100
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108