Page 101 - EKONOMI KERAKYATAN

EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi

presidensiil, tetapi seluruh keadaan berkaitan dengan pemberhentian
pemerintahan RIS hanya berlangsung 3 hari dari 15 ke 17 Agustus 1950.

Kemudian, pemberlakuan UUDS 1950 menyebabkan sistem
pemerintahan berubah lagi dari sistem presidensiil menjadi sistem
parlementer yang bahkan mempunyai sifat sistem parlementer murni
atau liberal. Kondisi sistem parlementer ini juga disertai dengan sistem
multi partai, sehingga partai peserta dalam pemilihan umum cukup
banyak. Dalam pemerintahan sistem parlementer, kepala pemerintahan
adalah Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen.
Perdana Menteri ditetapkan oleh parlemen, bukan oleh Presiden seperti
pada masa Republik Indonesia selama tahun 1945 hingga 1949. Pada
sistem parlementer ini, Presiden berkedudukan hanya sebagai kepala
negara, tidak seperti sistem parlemen selama masa 1945 hingga 1949
dimana Presiden yang menetapkan Perdana Menteri. Jadi, demokrasi
parlementer murni atau liberal dalam kenyataannya memunculkan
ketidakstabilan pemerintahan karena Perdana Menteri dan kabinet silih
berganti, berarti menimbulkan ketidakstabilan politik.

Selain itu, dalam pemerintahan sistem parlementer, kelangsungan
Perdana Menteri dan kabinet biasanya memerintah dalam waktu yang
tidak lama. Dalam masa 1950 hingga 1959, terdapat 7 kali atau rata-
rata setiap lebih 1 tahun sekali dilakukan penetapan Perdana Menteri,
sedangkan pada masa 1945 hingga 1949 terdapat 3 kali atau rata-rata
kurang dari 2 tahun sekali. Keadaan ini, menyebabkan Perdana Menteri
dan kabinet silih berganti, baik dalam sistem parlementer dengan
Perdana Menteri ditetapkan oleh parlemen, atau ditunjuk oleh Presiden
seperti keadaan pada masa tahun 1945 hingga 1949. Yang juga sangat
penting, keadaan itu juga menimbulkan ketidak-stabilan pemerintahan
dan suasana politik. Semua kondisi sebagai akibat dari kelemahan dari
sistem parlementer.

Kelemahan pemerintahan sistem parlementer berdasarkan UUDS
1950 di atas menyebabkan kondisi negara dan kemajuan sosial budaya
ekonomi terhambat dan terganggu. Bersamaan dengan itu, juga UUDS
1950 memberi amanat agar dibuat undang-undang dasar atau konstitusi
baru. Namun, amanat itu sudah dalam 9 tahun tidak terselesaikan,

98