Page 104 - EKONOMI KERAKYATAN

VII. SISTEM POLITIK DAN SISTEM EKONOMI
SEJARAH PEMERINTAHAN PARLEMENTER INDONESIA
SELAMA MASA TAHUN 1950- 1959

dalam kabinet antara lain Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis
Indonesia.

Jatuhnya kabinet pertama karena adanya mosi tidak percaya dari
PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 1950
mengenai DPRD dan DPRDS. Mosi dari PNI disebabkan oleh karena
peraturan dimaksud dinilai menguntungkan Partai Masyumi. Pada 21
Maret 1951 Perdana Menteri Natsir mengembalikan mandat kepada
Presiden Sukarno.
Kabinet kedua, Kabinet Sukiman-Suwiryo, dengan masa
pemerintahan yang relatif cukup singkat dari 26 April 1951–3 April 1952,
terdiri dari 16 Menteri dengan Perdana Menteri Sukiman dan Suwiryo,
yang merupakan koalisi dari Partai Masyumi dan PNI.
Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan
dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia
Achmad Soebardjo dan Duta Besar AS Merle Cochran. Kesepakatan
bantuan ekonomi dan militer dari AS kepada Indonesia didasarkan pada
ikatan Mutual Security Act (MSA). DI dalam MSA, terdapat pembatasan
terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia
diwajibkan lebih memperhatikan Amerika sehingga tindakan Sukiman
tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif
dan dianggap lebih condong ke blok Barat. Di samping itu, penyebab
lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan
gagalnya Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.

Kabinet ketiga. Kabinet Wilopo (PNI) (3 April 1952 - 3 Juni 1953).
Program kerja kabinet Wilopo adalah:
1. Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum

Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali
menjadi wilayah Republik Indonesia
2. Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan

3. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
4. Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

101
dpr .go.id