Page 100 - EKONOMI KERAKYATAN

VII. SISTEM POLITIK DAN SISTEM EKONOMI
SEJARAH PEMERINTAHAN PARLEMENTER INDONESIA
SELAMA MASA TAHUN 1950- 1959

KORANMAKASSARNEWS

dekrit Presiden yang menetapkan kembali ke UUD 1945. Kenyataan ini
disebabkan oleh karena selama periode 27 Desember 1949 hingga 15
Agustus 1950 berlaku konstitusi RIS. Kemudian sejak 17 Agustus 1950
diberlakukan Undang-Undang Dasar Tahun 1950 disingkat UUDS 1950.
Masa berlaku UUDS 1950 hampir 9 tahun penuh, hingga dekrit Presiden
ditetapkan pada 5 Juli 1959 untuk kembali memberlakukan ke UUD 1945.
Pada 14 Agustus 1950, UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara
Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara
Republik Indonesia. Konstitusi ini disebut sementara, karena hanya
bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan
umum mendatang, yang terealisir pada tahun 1955 berdasarkan hasil
pemilu 1955.
Dalam kaitan dengan kabinet RIS, pada 15 Agustus 1950 Perdana
Menteri Mohammad Hatta menyerahkan mandat kepada Presiden
Sukarno. Kejadian ini menyebabkan UUD 1945 berlaku, negara federasi
di bawah pemerintahan RIS menjadi negara kesatuan. Juga, sistem
pemerintahan berubah dari sistem parlementer menjadi sistem

97
dpr .go.id