Page 98 - EKONOMI KERAKYATAN

VII. SISTEM POLITIK DAN SISTEM EKONOMI
SEJARAH PEMERINTAHAN PARLEMENTER INDONESIA
SELAMA MASA TAHUN 1950- 1959

pengusaha asing. Tekadnya tentu saja agar para saudagar ini bisa
menguasai perekonomian dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Termasuk bagi para saudagar yang beraktivitas di Padang, sebuah kota
yang berada di pesisir barat Pulau Sumatera.

Namun aktivitas ekonomi yang sudah mulai bertunas ini, tak
tumbuh lama. Bahkan para saudagar ini pun belum sempat menurunkan
ilmu dagang dan aset mereka kepada generasi penerusnya, ketika mulai
timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan
hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan
Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS.

Ketidakstabilan politik yang disebabkan oleh jatuh bangunnya
kabinet berdampak pada ketidakberlanjutan program ekonomi, sehingga
pemerintah harus mengeluarkan anggaran untuk mengatasi biaya
operasional pertahanan dan keamanan negara. Di Padang, banyak
saudagar harus menggulung tikar dan kembali memanggul senjata,
bersimpati dengan gerakan PRRI yang tidak puas dengan berbagai
kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat.
Demikian pula halnya dengan kota-kota dagang lainnya, seperti
Palembang, Medan Makassar hingga Ambon. Perang saudara yang
tak dapat dielakkan akhirnya membuat ekonomi yang mulai menyala,
kembali redup. Walau bukan lagi menghadapi penjajahan Belanda, apapun
bentuknya, perang hanya menyisakan sengsara. Penduduk, pedagang
serta kaum intelektual yang sudah mulai bekerja, akhirnya hanya bisa
menyuruk dalam rimba. Sebagian diantaranya juga ikut memanggul
senjata. Walau akhirnya semua kembali ke pangkuan ibu pertiwi, namun
kesempatan untuk berdagang dan menggerakan perekonomian sudah
banyak yang hilang percuma. Hal yang sama juga terjadi di berbagai
wilayah dan kota lainnya di Indonesia. Sebuah ironi bagi negara yang
masih muda.

Sistem politik dan sistem ekonomi Republik Indonesia berdasarkan
UUD 1945 juga tidak sempat berlaku selama masa tahun 1950. Akhirnya
5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit Presiden yang
menetapkan kembali ke UUD 1945. Kenyataan ini terjadi karena selama

95
dpr .go.id