Page 93 - EKONOMI KERAKYATAN

VI. SUASANA SISTEM POLITIK DAN EKONOMI
PADA MASA PEMERINTAHAN REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA
1945 - 1949

suatu kompromi yaitu, setuju mengakui Republik Indonesia sebagai
salah satu negara federasi yang akan dibentuk berdasarkan deklarasi
10 Februari 1946. Tambahan tawaran dari Belanda, yaitu dalam bentuk
mengakui pemerintahan de facto Republik Indonesia atas bagian Jawa
dan Madura yang belum berada di bawah perlindungan pasukan sekutu.
Namun, Sutan Sjahrir menolak semua tawaran.
Selanjutnya, setelah Sutan Sjahrir mengirim surat rahasia kepada
Van Mook pada tanggal 17 Juni 1946, timbul desas desus dan anggapan
Sutan Sjahrir bersedia menerima pengakuan de facto Republik Indonesia
terbatas pada Jawa dan Madura. Suasana ini berujung pada tanggal 27
Juni 1946, Sutan Sjahrir diculik di Surakarta dan ditahan, karena dianggap
penghianat menjual tanah airnya sendiri.

TITIKNOL.CO.ID

Pusat Pemerintahan Republik Indonesia Dipindahkan Ke
Yogyakarta Dan Sutan Sjahrir Kembali Menjadi Perdana Menteri. Di
sekitar akhir tahun 1945, situasi keamanan ibu kota Jakarta semakin
memburuk karena terjadi pertempuran dan kekerasan antara pejuang
Republik Indonesia dengan Belanda. Berhubung dengan kondisi itu,
pemerintahan beserta Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad
Hatta dipindah ke Yogyakarta, meninggalkan Perdana Menteri Sutan
Sjahrir dan kelompok yang bernegosiasi dengan Belanda di Jakarta.

89
dpr .go.id