Page 92 - EKONOMI KERAKYATAN

EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi

tersebut memicu dan menjadi penyebab perubahan sistem pemerintahan
dari sistem presidensial menjadi sistem parlementer, walaupun UUD 1945
tetap berlaku. Perubahan ini berasal dari kejadian penggantian pucuk
pimpinan perjuangan secara terpaksa, dari Presiden Sukarno kepada
Sutan Sjahrir. Kemudian, Sutan Sjahrir diangkat sebagai Perdana Menteri
sebagai kepala pemerintahan oleh Presiden Sukarno, sedangkan kepala
negara Republik Indonesia tetap berada pada Presiden Sukarno. Pada 15
November, Sutan Sjahrir membentuk kabinet pemerintahannya.
Sutan Sjahrir dianggap oleh van Mook kepala pemerintah Hindia
Belanda sebagai figur yang tepat untuk diajak berunding. Pada 4
Desember 1945 Sutan Sjahrir mengumumkan bahwa pemerintahannya
menerima tawaran Belanda dengan syarat pengakuan Belanda atas
Republik Indonesia. Di pihak lain, Presiden Sukarno tidak setuju dengan
rencana Belanda menciptakan Indonesia sebagai negara federasi dan
persemakmuran dengan Belanda sebagaimana deklarasi pemerintah
Belanda pada 10 Februari 1946 seperti dikemukakan di bawah.

Berdasarkan pernyataan pemerintah Belanda pada 10 Februari
1946, bentuk dari negara Indonesia yang direncanakan pada dasarnya
berupa penggantian negara Republik Indonesia menjadi negara federasi
Indonesia. Negara federal Indonesia itu terdiri dari daerah-daerah
dengan bermacam-macam tingkat pemerintahan sendiri. Parlemen
negara federasi Indonesia merupakan hasil pilihan secara demokratis
dimana anggota parlemen terdiri dari mayoritas orang Indonesia,
ditambah orang Belanda dan orang Indonesia yang ditunjuk oleh Belanda.

Sikap Sutan Sjahrir itu didasarkan atas diplomasi dengan
anggapan bahwa persetujuan terhadap rencana Belanda itu merupakan
suatu strategi untuk melenyapkan penjajahan Belanda, sekaligus nilai
tawar agar Belanda mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Pada
perundingan delegasi Sutan Sjahrir dengan pemerintah Belanda di Hoge
Veluwe di sekitar April-Mei 1946, Sutan Sjahrir kembali menjelaskan
bahwa titik tolak perundingan adalah pengakuan atas Repbulik Indonesia
sebagai negara berdaulat, dengan dasar ini Indonesia akan mau
bekerjasama dengan Belanda. Tetapi pemerintah Belanda menawarkan

88