Page 91 - EKONOMI KERAKYATAN

VI. SUASANA SISTEM POLITIK DAN EKONOMI
PADA MASA PEMERINTAHAN REVOLUSI KEMERDEKAAN INDONESIA
1945 - 1949

1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Kondisi ini disebabkan oleh
karena MPR dan DPR yang seharusnya terbentuk berdasarkan UUD 1945
tidak bisa terealisasi. Karena itu, berdasarkan maklumat Wakil Presiden
pada tanggal 16 Oktober 1945 ditetapkan kekuasaan legislatif diserahkan
kepada KNIP, serta kemudian pada tanggal 14 November dibentuk kabinet
semi presidensial. Peristiwa ini tercatat sebagai perubahan pertama
untuk sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945. Sebagai
penyebab keadaan dimaksud karena para pejuang dan rakyat Indonesia
disibukkan harus terus berjuang untuk mengusir penjajahan Belanda.
Belanda kembali menjajah Indonesia. Keinginan Belanda kembali
untuk menjajah Indonesia, dimulai sejak berakhirnya perang dunia
ke II pada tahun 1945. Sesuai dengan perjanjian di Wina pada tahun
1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan koloni
Jepang kepada penjajah sebelumnya setelah menang perang dunia ke
II, termasuk semua pendudukan di nusantara kepada Belanda. Pada
23 Agustus 1945 Inggris bersama Belanda negara sekutu mendarat di
Sabang Aceh, kemudian pada 15 September 1945 Inggris tiba di Jakarta.
Kembalinya negara sekutu di nusantara diboncengi ole NICA (Nederland
Indies Civil Administration) yaitu pemerintah sipil Hindia Belanda atau
pemerintah Belanda nusantara dengan dipimpin oleh Dr. Hubertus J.
van Mook. NICA menginginkan pembentukan sebuah persemakmuran
dengan anggota diantaranya Kerajaan Belanda dan Hindia Belanda.

Sejak Belanda kembali datang di nusantara, terjadi 18 pertempuran
selama periode 9 Desember 1945 hingga 10 Agustus 1949, antara pejuang
dan rakyat nusantara yang kemudian menjadi Republik Indonesia dengan
Belanda dan tentara sekutu. Termasuk pertempuran diantaranya,
pertempuran Lengkong pada 25 Januari 1946, peristiwa 10 November
1945, Bandung lautan api tanggal 23 Maret 1946, pembantaian Westerling
di Sulawesi Selatan selama Desember 1946-Februari 1947, Agresi militer
I pada 21 Juli-5 Agustus 1947, Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta.

Sukarno diganti Sutan Sjahrir dan sebabnya. Dr. Hubertus J. van
Mook pimpinan Hindia Belanda mengumumkan tidak ingin berbicara
dengan Presiden Sukarno untuk berunding antara pemerintahan Hindia
Belanda dengan pemerintah Republik Indonesia. Pernyataan van Mook

87
dpr .go.id