Page 102 - EKONOMI KERAKYATAN

VII. SISTEM POLITIK DAN SISTEM EKONOMI
SEJARAH PEMERINTAHAN PARLEMENTER INDONESIA
SELAMA MASA TAHUN 1950- 1959

bahkan walaupun oleh Konstituante hasil pemilu. Pemilu tahun 1955
berhasil membentuk Konstituante secara demokratis berdasarkan
UUDS 1950. Namun, Konstituante gagal memenuhi amanat UUDS 1950
untuk melahirkan konstitusi baru menggantikan UUDS 1950. Oleh
sebab itu, Presiden Sukarno menyampaikan konsep tentang Demokrasi
Terpimpin pada DPR hasil pemilu tahun 1955, berisi ide untuk kembali
ke UUD 1945. Pada 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959, yang berisi pada pokoknya kembali ke UUD 1945 dan
berlaku Demokrasi Terpimpin. Juga, Presiden Sukarno membubarkan
konstituante hasil pemilu tahun 1955, kemudian pembentukan parlemen
dilakukan dengan penunjukkan Presiden Sukarno. Juga, dalam Demokrasi
Terpimpin, Presiden Sukarno menjadi Kepala Negara, sekaligus menjadi
kepala pemerintahan dengan membentuk kabinet atas dasar hak
prerogative menunjuk anggota kabinet.

Dengan demikian, selama masa tahun 1950 hingga 1959 berlaku
sistem pemerintahan parlementer, jadi demokrasi yang berlaku adalah
demokrasi parlementer. Dalam demokrasi parlementer selama masa
1950 hingga 1959, Perdana Menteri ditetapkan oleh dan bertanggung
jawab kepada parlemen. Kondisi ini berarti Perdana Menteri dan kabinet
akan sangat bergantung pada partai anggota parlemen. Perdebatan dan
pertentangan partai di parlemen akan melahirkan mosi tidak percaya,
sehingga Perdana Menteri dan kabinet silih berganti atau mengalami
jatuh bangun. Jadi, sistem dan kondisi demokrasi dan pemerintahan
seperti itu bersifat liberal, karena parlemen dapat menjatuhkan
pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan
dilaksanakan bersama kabinet.
Sistem parlementer berdasarkan UUDS 1950 itu diakhir dengan
dikeluarkannya Dekrit Presiden Sukarno pada 5 Juli 1959. Isi dari Dekrit
Presiden 5 Julu 1959 ada 3. Pertama, Kembali berlakunya UUD 1945 dan
UUDS 1950 tidak berlaku lagi. Kedua, Pembubaran konstituante bentukan
berdasarkan hasil pemilu tahun 1955. Ketiga, Pembentukan lembaga
negara Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara disingkat MPRS,
serta lembaga Dewan Pertimbangan Agung Sementara disingkat DPAS.
Sisi positif dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dikemukakan :

1. Perintah Presiden untuk kembali ke UUD 1945 telah memberikan
undang-undang dasar sebagai pijakan hukum dan pedoman yang

99
dpr .go.id