Page 99 - EKONOMI KERAKYATAN

EK ON OMI I KERAKY A T AN
Dalam Diskusi Dua Generasi

periode 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950 berlaku konstitusi
RIS, kemudian sejak 17 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang
Dasar Sementara Tahun 1950 disingkat UUDS 1950 hingga dekrit
Presiden ditetapkan pada 5 Juli 1959. Dengan diberlakukan UUDS 1950,
menyebabkan sistem pemerintahan berubah lagi dari sistim parlementer
ke sistem presidensiil, tetapi dialami hanya selama 2 hari dari 15 ke 17
Agustus 1950.
Dengan demikian, selama masa tahun 1950 hingga 1959 berlaku
sistem pemerintahan parlementer, jadi demokrasi yang berlaku adalah
demokrasi parlementer. Hal ini berarti bahwa Perdana Menteri dan
kabinet ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen yang
terdiri dari multi partai. Partai tersebut memiliki sistim dan kebijakan
yang berbeda satu sama lainnya, dan dapat berbeda pandangan
menyikapi suatu kondisi dalam proses pemerintahan. Sistem dan
kondisi pemerintahan seperti itu bersifat liberal, karena parlemen dapat
menjatuhkan pemerintahan parlementer yang dipimpin oleh Perdana
Menteri dan dilaksanakan bersama kabinet.

Sistem ekonomi Republik Indonesia. Diujung periode telah
dibentuk Bappenas. Sebagian besar rakyat telah melakukan kegiatan
usaha, dengan bantuan pemerintah melalui sistem alokasi, perusahaan
Belanda dinasionalisasi menjadi big-five. Tetapi semua kegiatan
ekonomi dan pasar pada dasarnya tidak dilakukan melalui mekanisme
pasar melainkan melalui perencanaan dan pengaturan serta kebijakan
pemerintah. Departemen pemerintahan hanya bekerja secara terbatas
dalam hal kualitas dan kuantitas serta dana. Pajak hampir tidak ada,
sehingga APBN tidak aktif. Bank sentral hanya bersifat sebagai bank
sirkulasi.

B. Suasana Politik Republik Indonesia Pada Masa Tahun
1950 Hingga 1959
UUD 1945 tidak sempat berlaku selama hampi 9 tahun penuh
hingga 5 Juli 1959. UUD 1945 juga tidak sempat berlaku selama masa
tahun 1950 hingga 5 Juli 1959 ketika Presiden Sukarno mengeluarkan

96