Page 104 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Volk sr aad 1918 – 1931

aturan pemerintah, militer, perusahaan pemerintah, pendidikan,
hingga pemerintah daerah. Para anggota Volksraad dari kalangan
Bumiputra yang mengajukan mosi adalah Jayadiningrat, dengan
mosi pengambilalihan amandemen dan mosi di persidangan pada
bulan Maret-Juni yang berstatus ditarik. Lalu, ada pula Suroso
dengan mosi partisipasi dari konsultasi yang tidak terencana terkait
Staatsspoorwegen dan PTT (Post, Telegraaf, Telefoon) dengan status
mosi ditarik. Namun, mosi dari De Queljoe mengenai penunjukan bupati
untuk Ambon, serta termasuk sebagai Kepala Pemerintahan Daerah,
statusnya diterima. Selanjutnya, terdapat mosi dari Laoh mengenai
pemisahan Ketua Minahasa Raad dengan status mosi ditahan, mosi
dari Sukawati mengenai tidak adanya bantuan pemerintah untuk
propaganda keagamaan di Bali dengan status mosi ditahan, mosi dari
Laoh mengenai penyelidikan pengaturan seragam militer dengan
Selain pangkat di bawah perwira dengan status mosi ditolak, serta mosi dari

amandemen, Suyono mengenai penambahan jumlah Bumiputra dalam Dewan Kota
surat-surat Praja dengan status mosi diterima. 211

permohonan Selain amandemen, surat-surat permohonan yang masuk pada
yang masuk periode persidangan luar biasa pertama tahun 1925 adalah sebanyak
28 surat. Persoalan-persoalan yang terdapat dalam surat-surat
pada periode tersebut adalah belasting (pajak), faillisement (pailit), herplaatsing
persidangan luar (penempatan kembali), huis (rumah), huwelijk (pernikahan), inlandsche

biasa pertama verponding (kepemilikan mutlak bagi bumiputra), interneering
(pembuangan), klachten (keluhan), onderstand (dukungan), ontslag
tahun 1925 (pemecatan), pensionen (pensiun), positieverbetering (perbaikan

adalah sebanyak jabatan), radiotelegrafie (radio telegraf), restitutie (pengembalian uang),
28 surat. steun (bantuan), dan weduwen-wezenfonds (dana untuk para janda dan
yatim piatu). 212
Surat permohonan yang paling banyak muncul pada periode
ini adalah mengenai ontslag (pemecatan) sebanyak lima surat,
disusul mengenai onderstand (dukungan) sebanyak empat surat dan
pensioenen (pensiun) sebanyak tiga surat. Contoh surat permohonan
mengenai dukungan dikirim oleh Sitti Zaenal, janda dari Abdul Salim
yang tercatat dibuat di Padang Panjang pada tanggal 1 Mei 1925, lalu
surat permohonan dari L. Engel-Papilaya dari Saparua tertanggal 26
Mei 1925, dan surat permohonan yang dikirim oleh Siti Ijir dari Fort
de Kock pada tanggal 21 Oktober 1925. 213

211 Ibid.
212 Ibid., hlm. 13-16
213 Ibid., hlm. 14

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 99
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02B CETAK.indd 99 11/18/19 4:49 AM