Page 82 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

MENYERAP ASPIRASI MENCIPTAKAN SOLUSI
NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN

Selain proteksi melalui perdagangan, memperkuat kebijakan hilirisasi
industri juga menjadi langkah yang perlu mendapat prioritas. Lemahnya
hilirisasi selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing sektor
industri manufaktur selama ini karena sangat tergantung pada bahan baku
dan bahan penolong impor. Disamping itu, langkah ini juga akan memperkuat
ekspor yang selama ini didominasi oleh komoditi primer baik dari sektor
pertambangan maupun agro.
“Hilirisasi akan memberi nilai tambah yang tinggi pada komoditi primer
di sektor tambang dan agro, menjadi kunci bagi Indonesia untuk bisa masuk
ke kelompok negara maju,” kata Rachmat Gobel.

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN)

Serbuan produk impor juga terjadi dalam pengadaan barang pemerintah
yang dibiayai APBN. Meski berbagai peraturan telah dikeluarkan untuk
memberi kemudahan terhadap produk dalam negeri dalam lelang yang
diadakan Kementerian dan BUMN, dalam praktiknya tidak berjalan efektif.
Melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 2/M-Ind/Per/2014
misalnya, disebutkan bahwa untuk produk dalam negeri yang telah memenuhi
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% harus mendapat
preferensi harga dalam pengadaan barang oleh pemerintah dan BUMN. Bahkan
untuk produk dengan TKDN 40%, pemerintah
dan BUMN diwajib menggunakannya.
Namun dalam praktiknya, aturan tersebut
tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Masih
banyak keluhan dari pelaku dan asosiasi industri
manufaktur kesulitan untuk memenangkan
lelang pengadaan barang oleh pemerintah
ataupun BUMN. Pasalnya, pelaksana lelang
cenderung memenangkan produk impor.
“Ini sangat disayangkan, karena setiap
tahun alokasi dana APBN untuk pengadaan
barang ini sangat besar. Tahun 2021 saja
misalnya, alokasi dana untuk pengadaan

78 dpr .g o.id