Page 164 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH

BAB IV
Dr. Fadli Zon, M.Sc
REFORMASI PARLEMEN DI BERBAGAI NEGARA

4.2.1.3. Dengar Pendapat Pre-Legislative
sebagai Prosedur Rutin (Reformasi 3)
Parlemen sering terlambat memasuki proses

penyusunan kebijakan publik untuk memiliki dampak yang
signifikan. Parlemen tidak memiliki sarana yang dapat
dimanfaatkan secara rutin untuk memperoleh informasi
tentang kebijakan alternatif sebelum keputusan diambil
dalam kabinet. Karena itu muncul argumen bahwa jalan
paling efektif bagi parlemen untuk berkontribusi dengan
gagasan maupun kritik adalah pada sejak awal, jauh
sebelum keputusan kabinet diambil.

Dalam proposal reformasi ini diajukan mekanisme
dimana dalam tahap persiapan untuk tiap pengesahan
Undang-undang penting atau kebijakan publik yang

signifikan, parlemen menyiapkan semacam kertas posisi.
Di dalamnya menguraikan analisis tentatif masalah dan
proposal awal yang terkait dengan masalah itu. Sebuah
komite dari House of Commons (atau Komite gabungan
Commons dan Senate) akan mengundang publik untuk
mengetahui reaksi atau usulan atas proposal ini. Dalam
melaksanakan sidang-sidang public hearing terutama
mencari alternatif untuk rencana pemerintah. Selain itu
juga penilaian atas konsekuensi dari upaya pemerintah

maupun program lain yang diusulkan. Komite ini kemudian

157 DPR RI