Page 67 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH

FAHRI HAMZAH
DAULAT RAKYAT
Tentang Reformasi Parlemen dan Pelembagaan Demokrasi

menghasilkan kondisi tata kelola yang sama stabilnya
dengan demokrasi parlementer, banyak analis dalam tahap
debat ini mengungkapkan bukti empiris yang menunjukkan

bahwa dalam sistem presidensial, dimungkinkan untuk
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tanpa
mengganggu tatanan demokrasi, meskipun dalam konteks
pelembagaan sistem partai rendah.

Menurut Lijphart (1992), kekhasan sistem pemerintah
didefinisikan dalam hal faktor yang saling eksklusif.
Dalam presidensialisme, kepala pemerintahan memiliki
masa jabatan yang ditetapkan secara konstitusional,
dan tidak dapat, dalam kondisi normal, dihilangkan
dari kekuasaan oleh legislatif. Juga, sistem presidensial
memiliki satu orang, seorang eksekutif non-kolegial, dan

kepala pemerintahan dipilih secara langsung (atau dalam
beberapa kasus secara tidak langsung, seperti di Amerika
Serikat) oleh para pemilih. Dalam sistem parlementer,
kepala pemerintahan - biasanya disebut perdana menteri
- dipilih oleh legislatif dan dapat dihapus dengan mosi
tidak percaya legislatif atau kecaman. Dalam sistem ini,
perdana menteri dan kabinet membentuk badan eksekutif
kolektif yang memiliki proses pengambilan keputusan
kolegial. 35

35 Araujo, et al, Ibid

54 DPR.GO.ID