Page 63 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH
P. 63

FAHRI HAMZAH
                                     DAULAT RAKYAT
                           Tentang Reformasi Parlemen dan Pelembagaan Demokrasi



                   Sebaliknya, pembagian kekuasaan dengan minoritas
                 selalu menjadi pilihan dalam sistem parlementer bahkan
                 ketika mayoritas sudah diperoleh. Dengan memaksimalkan

                 konsensus di antara para peserta, sistem parlementer
                 dapat meningkatkan akuntabilitas dan tanggung jawab
                 kepada rakyat dan mengejar jaminan pembuatan kebijakan
                 yang stabil. Dalam pengaturan multi-partai, minoritas
                 kecil  sering  menikmati  kekuatan  veto  dan  melindungi
                 kepentingan  mereka dari  keputusan mayoritas yang
                 sewenang-wenang. Lebih banyak langkah dan lebih
                 banyak peserta dalam proses pengambilan keputusan
                 dapat menyebabkan inefisiensi, tetapi begitu keputusan

                 dibuat, akan mengurangi biaya sosial untuk memperbaiki
                 minoritas yang tidak puas dan terisolasi. Tentu saja,
                 proses-proses ini akan menghasilkan masyarakat yang
                 lebih lembut, ramah, dan lebih toleran. 32

                   Sebaliknya, sistem parlementer dipuji karena tidak
                 rentan terhadap intervensi militer; jaminan stabilitas
                 dan lamanya kekuasaan pemerintahan karena kesetiaan
                 publik kepada partai yang berkuasa dan pengalaman
                 mereka yang berkuasa. Namun, sistem parlementer




                 32    Beberapa masalah lain dalam sistem presidensial juga banyak diperdebatkan.  Sistem
                      kepresidenan dikritik karena kakunya masa jabatan  yang tetap. Faktor ini dianggap
                      dapat melemahkan tanggung jawab kepresidenan dan mengembangkan apa yang disebut
                      sebagai lame ducks



                                           50 DPR.GO.ID
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68