Page 61 - BUKU DAULAT RAKYAT FAHRI HAMZAH
P. 61
FAHRI HAMZAH
DAULAT RAKYAT
Tentang Reformasi Parlemen dan Pelembagaan Demokrasi
Jerman. Namun, secara struktural lebih terbuka untuk
pembagian kekuasaan daripada sistem presidensial.
Dikombinasikan dengan beberapa sistem pemilihan,
sistem parlementer sering membutuhkan pemerintahan
koalisi, dan kepala kabinet, perdana menteri, relatif
mudah diperiksa dan diubah tidak hanya oleh partai-
partai oposisi tetapi juga oleh para saingan di dalam
partainya sendiri. Dengan demikian, percakapan,
persuasi, dan konsensus adalah kode kerja politik
parlementer yang maju. Perbedaan struktural antara
sistem presidensial dan parlementer ini menentukan
karakteristik politik, yaitu perilaku peserta dalam
sistem, yang pada akhirnya membawa produk politik
yang berbeda. Inilah yang disumbangkan oleh argumen
Institusionalis Baru untuk mempelajari perbedaan di
antara negara-negara demokrasi.
Karena perbedaan struktural ini, kedua sistem bekerja
secara berbeda, yang pada gilirannya menentukan
perilaku mereka dalam politik. Dalam sistem presidensial,
aktor politik baik di lembaga eksekutif dan legislatif tidak
saling bertanggung jawab. Legitimasi kedua cabang yang
tumpang tindih cenderung membawa kemungkinan
konflik antar lembaga yang lebih besar tanpa mekanisme
penyelesaian yang jelas (Linz, 1999b; Linz dan Valenzuela,
48 DPR.GO.ID
