Page 330 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2
P. 330

KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN


                   ekonomi  dan  pendapatan  masyarakat.  Namun  semua  itu  tidak  akan
                   mengurangi semangat Indonesia untuk mencapai berbagai target SDGs pada
                   2030. Bagi Indonesia, komitmen untuk mewujudkan 17 tujuan  SDGs sudah
                   menjadi bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dari waktu
                   ke waktu.
                      Pencapaian  target SDGs harus  menjadi  tanggung jawab  semua  negara,
                   oleh karena itu  kolaborasi dan  kerjasama  antar negara menjadi  bagian
                   penting. Berbagi pengalaman seperti melalui forum mempunyai arti strategis
                   dan sangat penting.
                                                    Di  Indonesia,  kami  sangat  menyadari,
                                                 parlemen adalah bagian penting untuk
                   Jalan untuk                   mencapai  target SDGs. Melalui  fungsi
                   mencapai target               legislasi,  pengawasan    dan   budgeting,
                   SDGs bukan jalan              parlemen    mempunyai     peran   strategis
                   yang menurun atau             sebagai   konduktor    dalam   mendorong
                                                 harmonisasi kebijakan  lembaga  eksekutif
                   mudah, tapi jalan             agar sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi
                   yang berat, jalan             stakeholder, baik  masyarakat itu  sendiri,
                   yang mendaki.                 pelaku usaha, NGO dan kalangan akademisi
                   Apalagi saat ini kita         serta riset.
                                                    Menjalan fungsi tersebut, menurut hemat
                   tengah menghadapi             saya,  anggota parlemen tidak bisa hanya
                   pandemi Covid-19.             mengandalkan data-data sekunder dari
                                                 pemerintah atau lembaga eksekutif. Setiap
                                                 anggota parlemen seyogyanya mendapatkan
                                                 data primer atau langsung melihat fakta dan
                                                 data di  lapangan. Dalam  hal ini,  parlemen
                                                 Indonesia telah menyediakan ruang yang
                   luas dalam 5 kali masa reses dalam satu tahun sidang untuk melihat langsung
                   berbagai fakta dan data serta menyerap aspirasi yang berkembang di tengah
                   masyarakat untuk kemudian menginisiasi berbagai alternatif solusi.
                      Tahun  2020, Parlemen Indonesia telah menyetujui  pengesahan UU
                   Cipta  Kerja (omnibus law). Persetujuan dan  kehadiran  UU  ini  antara
                   lain  dimaksudkan  untuk  mempercepat laju  pembangunan  yang akan
                   berkontribusi pada upaya mencapai target SDGs.
                      UU  ini adalah  upaya untuk membangun  perekonomian Indonesia
                   yang lebih inklusif. Target SGDs tidak akan bisa tercapai hanya dengan
                   mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga mensyaratkan bahwa dinamika
                   pembangunan  ekonomi  harus  bisa  memastikan  terciptanya  kesempatan


                                                      312
   325   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335