Page 332 - BUKU NATIONAL INTEREST DAN AGENDA PEMBANGUNAN EDISI KE-2
P. 332
KEPENTING AN NASIONAL D AN A GEND A PEMBANGUNAN
ini, terutama dalam hal mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan
ketahanan pangan.
Indonesia menargetkan, pada 2030 tingkat kemiskinan bisa diturunkan
menjadi 4-4,5% dengan angka kemiskinan ekstrem 0%. Laporan Badan
Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, akibat pandemi Covid-19 telah terjadi
kenaikan sehingga saat ini angka kemiskinan menjadi 10,19%. Ini dihitung
berdasarkan garis batas kemiskinan dengan konsumsi per kapita Rp 458.947
per per bulan atau setara dengan konsumsi 2.112 kilo kalori per kapita per
hari.
Untuk ketahanan pangan, program utama Indonesia adalah menurunkan
indek kerawanan pangan atau Food Insecurity Experience Scala (FIES) dari
saat ini 5,79 menjadi 3,30.
Kami optimis, dengan meningkat produktivitas sektor agriculture dan
SMEs, tujuan tersebut bisa tercapai. Hal ini antara lain dilandasi pengalaman
saya pribadi sebagai anggota parlemen. Melalui demonstration plot (Demplot)
yang saya kembangkan bersama masyarakat di sejumlah lokasi, kami
berhasil meningkatkan produksi tanaman pangan dan holtikultura sekitar
50%-80%.
Melalui Demplot, kami menginisiasi perbaikan manajemen termasuk
teknologi pemupukan dengan memakai pupuk berkualitas tinggi. Harganya
memang lebih mahal dibandingkan pupuk bersubsidi dari pemerintah,
namun hasil produksi yang diperoleh jauh lebih tinggi. Secara keseluruhan,
pemakaian pupuk kualitas tinggi lebih menguntungkan.
Melalui parlemen saya tengah berupaya meyakinkan masyarakat
petani agar mempunyai semangat mandiri, dan mendorong pemerintah
mengalihkan subsidi untuk pertanian yang selama ini alokasi terbesarnya
untuk pupuk ke bidang yang lebih produktif seperti pada peningkatan
teknologi produksi, teknologi pembibitan, teknologi pengolahan pangan,
perbaikan kelembagaan dan financing.
Saya optimis, melalui pengembangan sektor pertanian dan SMEs, Indonesia
akan mampu mencapai tujuan SDGs dan berperean pada upaya dunia
menciptakan ketahanan pangan yang kuat dan pertanian berkelanjutan. (*)
314

